Gemarnews-com Meulaboh - Pasca aksi demonstrasi mahasiswa Aceh Barat untuk menuntut keringanan uang kuliah yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GERAM) Peduli Kampus, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat langsung menerima keinginan mahasiswa tersebut untuk beraudiensi dan difasilitasi langsung oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Barat (IPELMABAR) Banda Aceh, Jumat (12/06/2020).
Juru Bicara GERAM, Sulthan Alfaraby, membenarkan bahwa pasca aksi demonstrasi waktu lalu, pihaknya langsung mengadukan hal ini kepada IPELMABAR selaku paguyuban di Aceh Barat dan kemudian melahirkan beberapa kesepakatan, yaitu menuntut DPRK Aceh Barat untuk mendesak kampus agar merealisasikan beberapa poin tuntutan sesegera mungkin, apakah itu nantinya kampus harus berunding dengan pihak kementerian atau pihak terkait lainnya demi merealisasikan hak mahasiswa secepat mungkin.
"Benar, kita langsung berkoordinasi dengan IPELMABAR agar bersama-sama menuntut kampus. Semoga kampus bisa berunding dengan pihak kementerian atau pihak lainnya agar mereka mengetahui bahwa mahasiswa sudah merasa kecewa. Uang kuliah dibayar penuh, fasilitas tak terpakai, kuota internet beli sendiri dan jaringan tidak memadai. Ini memang harus segera dipandang serius oleh berbagai pihak, jangan mementingkan perut sendiri. Matinya pendidikan maka matinya peradaban", tegasnya.
(Kronologi Aksi Hingga Diamankan Polisi)
Pada hari Jumat 05 Juni 2020 tepatnya pukul 09.00 WIB, beberapa mahasiswa datang tiba-tiba untuk melakukan aksi demonstrasi dengan mengendarai mobil pick up dan mengikuti protokol kesehatan. Aksi tersebut diadakan di depan Gedung DPRK Aceh Barat dan kemudian berlanjut ke Simpang Pelor Kota Meulaboh. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap seluruh pemangku jabatan di kampus atas leletnya dalam menampung aspirasi mahasiswa. Namun, tak lama kemudian mereka dibubarkan dan diamankan oleh kepolisian karena aksi tersebut diduga melanggar ketentuan sebab diadakan di tengah pandemi Covid-19. GERAM pun mengancam akan membawa massa dengan jumlah yang lebih besar.
(GERAM Langsung Berkoordinasi dengan IPELMABAR)
Pasca diamankan oleh kepolisian, GERAM langsung berkoordinasi dengan Presidium IPELMABAR, Sanusi dan Hafrizal, yang kebetulan saat itu berada di sekitar Kota Meulaboh untuk bersama-sama menuntut DPRK Aceh Barat agar bisa menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pihak kampus. Selain menuntut kampus, IPELMABAR juga mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terkait fasilitas untuk mahasiswa.
Adapun poin-poin tuntutan tersebut adalah:
1. IPELMABAR meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat harus mendesak seluruh kampus di wilayah Aceh Barat dan Banda Aceh untuk memberikan transparansi terkait rincian data penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa selama pandemi Covid-19.
2. IPELMABAR Mendesak Pemerintah Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat agar segera memperbaiki akses jaringan internet di seluruh wilayah Aceh Barat dan tidak terkecuali di wilayah - wilayah terpencil dan pedalaman untuk memudahkan perkuliahan secara daring.
3. IPELMABAR meminta DPRK Aceh Barat mendesak seluruh kampus di wilayah Aceh Barat dan Banda Aceh untuk memberikan subsidi UKT untuk semester Ganjil tahun 2020 bagi mahasiswa yang terkena imbas Covid-19 sesuai dengan tingkatan ekonomi yang dimiliki.
4. IPELMABAR mendesak Pemerintah Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat dalam hal transparansi anggaran dana Covid-19 dan meminta kejelasan terkait bantuan dana Covid-19 kepada mahasiswa dan santri Aceh Barat yang berada di luar daerah.
Ketua Umum IPELMABAR, Sanusi, membenarkan bahwa tuntutan mereka adalah untuk meneruskan aspirasi dari mahasiswa Aceh Barat. Selama ini, pihaknya juga mengaku banyak menerima keluhan dari mahasiswa dalam menjalani perkuliahan.
"Benar, kami meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPRK. Ini juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap putera-puteri Aceh Barat yang sedang melanjutkan studinya di kampus. Saat pandemi Covid-19, banyak mahasiswa yang mengadu dan mengeluh kepada IPELMABAR terkait permasalahan kuliah daring. Paling banyak itu masalah keterbatasan internet di daerahnya. Kami harap, seluruh elemen pemerintah segera mengambil sikap akan hal ini karena pandemi Covid-19 belum diketahui kapan akan berakhir", tutupnya.
