Dok.Foto, Sekjend FPA, Fitrah Aulia Nurdin
GEMARNEWS.COM - BANDA ACEH, Forum Pemuda Aceh (FPA) mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam persetujuan pembatalan 12 paket proyek multi years dengan kucuran dana sebesar Rp 2,7 Triliun masa tahun anggaran 2020-2022.
Sekjend FPA, Fitrah Aulia Nurdin mengatakan, pihaknya mendukung langkah DPRA dalam pembatalan proyek multi years sesuai hasil keputusan rapat badan musyawarah.
"Kami mendukung dan berharap bahwa keputusan DPRA nantinya, juga sesuai dengan tindak lanjut hasil keputusan rapat badan musyawarah (Banmus) bertanggal 23 Maret 2020," ungkap Fitrah melalui rilis yang diterima GEMARNEWS.COM, Minggu (19/7/2020).
Selanjutnya Fitrah juga menambahkan, sudah sewajarnya DPRA membahas dan mengkerucutkan terkait proyek multi years ini. Apalagi Pemerintah Aceh kabarnya akan segera tender proyek multi years ini.
"Memang keputusan yang akan diparipurnakan oleh DPRA nantinya akan menuai pro dan kontra, apakah sesuai dengan tindak lanjut hasil keputusan Banmus atau malah bergandengan dan sejalan dengan eksekutif," ujarnya.
Seyogianya, DPRA dan Pemerintah Aceh harus jeli dalam melihat persoalan utama diantara yang utama, terlebih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengakibatkan ekonomi menurun.
FPA mengusulkan, lebih baik proyek multi years dirubah menjadi program padat karya, mendukung program pemerintah pusat untuk mempertahankan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 dengan mendorong kebijakan padat karya tunai di daerah-daerah.
"Jika memang lebih baik, mengapa multi years tidak diubah saja menjadi program yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat Aceh. Terlebih sesuai dengan kondisi adanya wabah Covid-19, ketahanan pangan serta padat karya yang menampung tenaga kerja lokal Aceh juga dapat menggerakkan ekonomi secara cepat dan massal," katanya.
Kemudia Fitrah juga berharp agar Pemerintah Aceh dan DPRA dapat mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh.
"DPRA dan Pemerintah Aceh dapat lebih bijak dengan melihat kondisi saat ini, memprioritaskan hal utama diantara yang utama dan hadir di tengah-tengah masyarakat, lebih baik daripada memaksakan sesuatu yang itupun belum tentu dapat mengatasi persoalan yang terjadi," tutup Fitrah. (Misran)
