 |
| foto: Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya, Hasan Basri, ST, MM (doc.mediaadvokasi) |
Gemarnews.com, Pidie Jaya - Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti tentang tata ruang, tapal batas wilayah yang tidak jelas, tidak adanya ikon Kabupaten dan proses rehab rekon yang belum tuntas.
Hal tersebut di kemukakan saat pandangan sidang paripurna terkait pandangan umum anggota DPRK, yang berlangsung di Gedung DPRK Pidie Jaya, Kamis, (23/07/2020).
Sidang paripurna Wakil Rakyat ini turut dihadiri sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRK Pidie Jaya, Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi dan sejumlah SKPK.
Juga Wakil Ketua I DPRK Pidie Jaya, Hasan Basri, S.T, M.T, dalam pandangan umumya menyoroti arah pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dari berbagai aspek.
Diantaranya, yang dipersoalkan Hasan Basri adalah banyak mobil dinas di Pidie Jaya yang tidak menggunakan Plat Merah tetapi menggunakan plat hitam, kata dia.
Selain itu, ada dugaan Dinas tertentu di Pidie Jaya yang menyelewengkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ungkapnya.
"Hal ini sangat disayangkan, ada dinas di Pidie Jaya yang selewengkan PAD, ini akan merugikan daerah," katanya.
Hasan Basri membenarkan, ada Dinas yang mengorogoti PAD untuk diri sendiri dan koleganya dengan cara tidak menyetor kepada Pemkab Pidie Jaya, dan ini sudah berlangsung lama dan dana tersebut tidak sedikit, ujarnya.
"Unsur Pimpinan DPRK Pidie Jaya ini, meminta kepada Pemkab Pidie Jaya kedepannya, agar semua mobil dinas untuk ditertibkan, semua mobil dinas wajib menggunakan plat merah kalau tidak, mobil itu kita tarik, karena mobil tersebut bukan milik pribadi tapi itu milik Rakyat." lanjut Hasan Basri.
Selain itu di Pidie Jaya juga ada persoalan lain yang belum diselesaikan, seperti progam garam yang dinilai gagal total yang menghabiskan milyaran rupiah uang negara dan pengeboran migas lepas pantai yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.
Wakil Rakyat dari Dapil Trienggadeng Panteraja ini juga mempertanyakan tentang tidak meratanya pembangunan di setiap Kecamatan di Pidie Jaya, hal ini kedepannya perlu kepedulian Pemerintah, agar semua rakyat di pidie jaya ini bisa menikmati hasil pembangunan, ujarnya.
Dia mendesak pemerintah kabupaten Pidie Jaya untuk lebih memperhatikan daerah-daerah rawan bencana dalam rangka Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). "Dengan menyiapkan Infrastruktur dan SDM yang memadai," pungkas Hasan Basri. (*)
