Notification

×

Iklan ok

Revitalisasi Ruang Kerja Sekda Aceh Hampir Rp.5 Milyar. Ini Tanggapan FPA!

Senin, 13 Juli 2020 | 01.10 WIB Last Updated 2020-07-12T18:12:07Z
Ketua Umum Forum Pemuda Aceh (FPA), Syarbaini, (Dok. Foto/ist).

Gemarnews.com, Banda Aceh - Forum Pemuda Aceh (FPA) angkat bicara terkait beredarnya tayangan di LPSE  tentang penggunaan anggaran revitalisasi ruangan Sekretaris Daerah Aceh yang bernilai miliaran rupiah. Ketua Umum FPA, Syarbaini dalam keterangannya mengatakan bahwa pemerintah tidak punya hati nurani.

"Di mana letak hati nurani pemerintah? Sebab uang sebanyak itu menurut hemat kami lebih baik dipergunakan untuk membantu kebutuhan Rakyat Aceh di Masa pandemi covid -19 saat ini," kata Ketua Umum Forum Pemuda Aceh Syarbaini (Minggu, 12/07/2020).

Jikapun ingin direnovasi menurutnya coba di lihat dulu kondisi dan keadaan rakyat sekarang ini masih sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah akibat dampak covid -19. Oleh karena itu untuk renovasi tidak perlu dilakukan ditengah kesulitan ekonomi yang sedang dirasakan oleh rakyat Aceh saat ini.

Menurutnya, di tengah pandemi covid-19 ini hanya satu harapan rakyat, yaitu terpenuhi kebutuhan pangan mereka agar rakyat tetap bisa bertahan hidup.

"Dengan Anggaran yang besar itu mencapai Rp4,3 miliar tentu sangat bisa membantu Rakyat Aceh dalam permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi sekarang ini," tambahnya. 

Di masa pandemi covid-19 saat ini kita dapat melihat sendiri bahwa banyak sekali tenaga kerja yang harus diberhentikan karena tidak adanya perputaran ekonomi, diliburkannya sekolah dan berbagai sektor lainya. 

"Tentu kita bisa membayangkan, sudah berapa bulan mereka  tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Lebih baik uang tersebut dipergunakan untuk membantu kebutuhan Rakyat," imbuh Syarbaini.

Maka dari itu FPA meminta agar pemerintah Aceh segara membatalkan revitalisasi ruangan Sekda Aceh tersebut yang menggunakan anggaran APBA Tahun 2020.

FPA sangat mengharapkan kerja-kerja pemerintah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat Aceh, bukan justru kerja-kerja yang hanya mementingkan kelompok elit semata yang sedang menguasai pemerintah Aceh.

"Disini juga FPA sangat mengharapkan agar Wakil Rakyat yang ada di DPRA agar betul-betul serius mengawal, Mengontrol dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Aceh jangan diam saja diketika ada penggunaan anggaran yang tidak  pro terhadap rakyat, maka DPRA berhak menegur dan mengevaluasi program pemerintah tersebut," tutupnya.
×
Berita Terbaru Update