Dok.Foto, Ketua Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA), Misran, SH
GEMARNEWS.COM - BANDA ACEH, Pemerintah Aceh akan segera melakukan tender pelelangan barang dan jasa, salah satu pekerjaan multiyears atau kontrak tahunan jamak, karena penyerapan dana Provinsi Aceh untuk belanja modal masih 23%.
Hal itu diingatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo kepada Plt.Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, sebelum dimulainya rapat tentang percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, di Istana Kepresidenan Bogor, yang dihadiri puluhan Gubernur dari seluruh Indonesia, pada hati Rabu, 15 Juli 2020 kemarin.
Pada kesempatan itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan Pemerintah Aceh akan segera mengambil tindakan selanjutnya, sehingga hal tersebut bisa teratasi dengan cepat.
"Berpacu pada data, sebenarnya dari kemarin tender sudah mulai dilakukan lagi, dan sudah ditayangkan lagi,” ucap Ketua Sekolah Pemimpin Muda Aceh (SPMA), Misran, SH menirukan Plt.Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis (16/7/2020).
Namun hal tersebut mendapat kecaman dari
Ketua SPMA, ia mengatakan bahwa seharusnya dalam kondisi seperti saat ini, Pemerintah Aceh harus melakukan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat Aceh.
"Bagusnya Pemerintah Aceh lakulan peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian untuk ketahanan pangan, dengan melibatkan mahasiswa sebagai pendamping para petani dan nelayan," ujar Misran.
Menurut Misran, pihaknya juag menilai Pemerintah Aceh terlalu semena-mena dalam menggunakan anggaran, padahal anggaran tersebut masih bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.
"Pemerintah Aceh jangan semena-mena menggunakan anggaran, sebetulnya anggaran APBA 2020 dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi yang menyentuh langsung, bukan proyek-proyek saja," tegasnya dengan kecaman.
Pria berdarah Aceh Selatan itu juga menyayangkan atas sikap Pemerintah Aceh yang terkesan menutup mata terkait bertambahnya angka kemiskinan di provinsi yang berjargon 'Bumoe Seuramoe Mekkah', padahal Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi penerima dana Otsus dari Pemerintah Pusat.
"Selama pandemi Covid-19, angka kemiskinan di Provinsi Aceh bertambah dengan sangat pesat, seharusnya dalam hal ini Pemerintah Aceh dapat memberi solusi agar kemiskinan bisa berkurang, jangan tutup," tegas Misran.
Selanjutnya Alumni perguruan tinggi IAIN Ar Raniry di Banda Aceh itu juga mengigatkan kepada Pemerintah Aceh, agar jangan serta merta menggunakan anggaran APBD hanya untuk proyek pembangunan semata.
"Kami berharap Pemerintah Aceh melalui dinas terkait dapat turut andil dan dapat memberi solusi, serta melakukan antisipasi dan penanggulangan. Jangan malah wara wiri dengan multiyears proyek juga dikorelasikan," tutup Misran, SH dengan harapan Pemerintah Aceh dapat mengevaluasi kembali hal tersebut. []
