Dok.Foto, Aliansi BEM Se-Aceh dari beberapa Presiden Mahasiswa yang berhadir dalam pembacaan surat tuntutan terhadap pemerintah.
GEMARNEWS.COM - BANDAACEH,
Perdamaian konflik senjata Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia akan memasuki umur 15 tahun. Perang memang telah usai, kesepakatan damai telah terjalin, namun luka yang dalam tidak mudah terhapus begitu saja.
Aliansi BEM Se-Aceh dari beberapa Presiden Mahasiswa yang berhadir dalam pembacaan surat tuntutan tersebut, DEMA UIN Ar-Raniry, BEM Unsyiah, BEM AL-Washliyah, BEM Unmuha dan BEM Serambi Dan BEM ISBI. Mereka mengomentari terkait dengan beberapa hal, juga yang tadi siang hingga sore tadi melakukan beberapa kegiatan hingga langkah-langkah yang harus pemerintah lakukan baik legislatif maupun eksekutif. Kemudian diakhiri tadi sore di depan gedung Kantor Gubernur dengan konferensi pers, Sabtu (15/8/2020).
Dari beragam problematika yang saat ini dialami oleh Aceh, mulai dari hasil MOU Helsinki yang belum terwujud seperti yang diharapkan rakyat Aceh, apalagi persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan yang masih tertinggal di Aceh bahkan hingga masa pandemi Covid-19 merambat ke Aceh kondisi permasalahan di Aceh saat ini belum berhasil dituntaskan oleh stakeholder terkait melalui instrumen Pemerintah Aceh, DPRA, dan unsur Yudikatif di Aceh.
Bukan semakin menyelesaikan, tetapi menambah keruhnya keadaan yang semestinya harus segera dituntaskan selama masa pandemi Covid-19 menyerang wilayah Aceh. Berbagai upaya formalitas dijalankan oleh unsur Pemerintah Aceh dalam hal menjalankan penanggulangan sembari memulihkan kondisi yang berdampak pada aspek pendidikan, ekonomi, dan kesehatan di Aceh.
Pertengahan tahun 2020 pihak Pemerintah Aceh sudah berhasil melakukan adanya refocusing anggaran dengan nilai 1,7 T yang berfokus pada pemulihan dampak Covid-19 pada sub sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pasalnya, sampai dengan peringatan momentum 15 tahun damai Aceh ini, sasaran dan implementasi anggaran tersebut belum tersentuh dan dijalankan secara tuntas oleh Pemerintah Aceh. Sehingga dampak yang dirasakan masyarakat tidak terealiasasi, bahkan terkesan penganggaran senilai 1,7 T tersebut sangat mubazir dan jauh dari harapan yang dijanjikan kepada masyarakat Aceh.
Dan parahnya lagi, sasaran dari nilai anggaran tersebut bukan dinikmati oleh masyarakat, melainkan hanya menguntungkan elemen pemerintah semata.
“Mengingat segelumit masalah yang masih terjadi di Aceh, tentunya kondisi Aceh saat ini menyadarkan kita semua bahwa Aceh masih jauh dari cita-cita perdamaian dan sudah saatnya kita memberikan kartu merah untuk pemerintahan Aceh," ungkap Reza selaku Perwakilan BEM Se Aceh
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintahan Aceh untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, sebagai berikut :
Pertama, masalah Ekonomi. Atas nama BEM se Aceh kami Meminta transparansi rincian anggaran yang direncanakan dan yang sudah dikeluarkan untuk penanggulangan Covid 19 selama Pandemi berlansung. Kedua, Meminta pemerintah aceh mengevaluasi program-program yang dinilai tidak pro terhadap rakyat kecil. Ketiga, Meminta agar anggaran aspirasi dan penghasilan pihak Eksekutif dan Legislatif agar dialihkan ke masyarakat dengan nilai 40% dan Membentuk Master Plan ekonomi yang terfokus kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.
Kemudian, kami juga melihat sisi Pendidikan. Sektor ini juga kami atas nama BEM se Aceh Meminta adanya evaluasi sistem pendidikan di Aceh agar sesuai dengan isi kekhususan Aceh. kedua, Pembuatan aturan pendidikan dengan sistem New Normal. Ketiga, Mewujudkan pendidikan gratis dan insentif anggaran yang bersifat Objektif dan Ilmiah bagi siswa dan mahasiswa yang ada di seluruh sektor pendidikan yang ada di Aceh.
Terakhir bidang Kesehatan. Ini menjadi poin penting yang harua tuntas. Atas nama BEM Se Aceh, kami meminta Pembuatan aturan sanksi terhadap Tim Penanggulangan covid 19 dan Tim Gugus Tugas Covid 19 apabila ada kecurangan dan pemalsuan data. Kedua, Adanya pemerataan dan peningkatan fasilitas serta optimalisasi pengolahan limbah B3 Covid-19 di setiap cluster kesehatan di seluruh Regional. Ketiga, menuntut Pemerintah Aceh untuk memperketat akses perbatasan dan mengadakan tes masal gratis kepada seluruh masyarakat Aceh dengan protokol dan SOP kesehatan dan meminta adanya sistem kesehatan yang mudah dan gratis terhadap masyarakat aceh tanpa melibatkan iuran personal masyarakat Aceh.
Pihak aliansi BEM se-Aceh menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak manapun yang mempolitisasi pergerakan kami, dan pihanya juga mengecam terhadap oknum-oknum yang melakukan itu, pergerakan itu murni atas kepentingan rakyat Aceh, dan berharap seluruh pihak untuk terus bersuara dan bergerak bersama. (MN)
