Gemarnews.com, Pidie Jaya -Nelayan keluhkan dangkalnya muara kuala itu menyulitkan para nelayan yang hendak melaot, di karnakan perahu/boat nelayan banyak yang kandas.
Ada sekitar lima muara kuala yang kondisinya dangkal di Pidie Jaya, sehingga para nelayan harus menunggu air pasang untuk masuk dan keluar.
Permasalahan dangkalnya kuala Beuracan merupakan permasalahan serius dan menjadi perhatian DKP Pijay, berdasarkan evaluasi pihaknya menilai terdapat lima muara kuala di Pijay terjadi masalah yang sama, namun wewenang permasalahan seluruh sungai dan muara tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan wewenang pembangunan fisik merupakan tanggung jawab DKP Provinsi Aceh, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pidie Jaya melalui Kabid Perikananan Laut Yulizar, SP.i kepada Gemarnews.com, Senin, (16/11/2020).
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya menjadikan program prioritas untuk Normalisasi Pendangkalan di Lima Muara Kuala.
Berdasarkan data DKP Pijay Muara kuala Beuracan dan lima kuala yang lain di Pijay sudah pernah dilakukan normalisasi serta diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pengerukan dan pembangunan tebing batu gajah sepanjang muara kuala tersebut, dan pihaknya tetap memprioritaskan normalisasi seluruh muara kuala yang dangkal supaya seluruh bot nelayan dapat melewati muara tersebut.
Lebih lanjut Yulizar menjelaskan, normalisasi lima muara kuala tersebut sudah pernah dilakukan oleh pihak DKP Provinsi Aceh akan tetapi pendangkalan akibat perubahan musim terjadi kembali, seperti halnya muara Kuala Pantee Raja pihaknya telah dipersiapkan DED nya dan pihaknya melakukan usulan kepemerintah pusat sampai saat ini belum ada realisasinya karena untuk normalisasi muara kuala tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Diakuinya akibat terjadi pendangkalan muara kuala tersebut menjadi persoalan serius bagi seluruh nelayan di Pijay, pihaknya sudah melakukan upaya normalisasi muara itu namun realisasi itu berdasarkan keputusan DKP Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat.
Harapannya, Pemerintah Pusat melalui Provinsi Aceh untuk dapat merealisasikan usulan DKP Pijay dengan mengalokasikan anggaran normalisasi untuk lima muara Kuala yang dangkal di Pijay sehingga persoalan Nelayan dapat diatasi.
“Saya mengharap kementrian DKP Bersama DKP Provinsi Aceh dapat merealisasikan usulan normalisasi untuk lima Muara Kuala yang terjadi pendangkalan dan dapat menyelesaikan permasalahan nelayan yang selama ini terjadi,” Pungkas Yulizar. (nas)
