Jakarta | Didukung 321 media online yang tersebar di seluruh Nusantara serta kepengurusannya berada di 34 Provinsi, perkumpulan perusahaan Media Independen Online (MIO) akan gelar deklarasi besok di Jakarta.
Penegasan itu disampaikan langsung Deddi akrab disapa Dima selaku ketua Divisi organisasi dan keanggotaan Pengurus Nasional DPP MIO.
Deddi menyebut semua persiapan deklarasi sudah rampung. "Tinggal digelar saja dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan,"sebut Dima kepada media, Minggu 20 Desember 2020.
Deddi menyebut semua persiapan deklarasi sudah rampung. "Tinggal digelar saja dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan,"sebut Dima kepada media, Minggu 20 Desember 2020.
Dalam deklarasi atau launching tersebut akan dihadiri para pembina dan penasehat, pengurus nasional serta pengurus Provinsi DKI Jakarta, Banten Jabar, serta Provinsi lainnya dengan virtual.
Selain itu, Dima juga menjelaskan bahwa Deklarasi akan dipusatkan di Graha DK3S, Jl Salemba Raya, Jakarta pusat.
"Lokomotiff MIO akan membawa gerbong 321 media online dan akan terus bertambah, karena minat untuk bergabung di berbagai daerah sangat fantastis,"jelas Dima.
Selain itu, Dima juga menjelaskan bahwa Deklarasi akan dipusatkan di Graha DK3S, Jl Salemba Raya, Jakarta pusat.
"Lokomotiff MIO akan membawa gerbong 321 media online dan akan terus bertambah, karena minat untuk bergabung di berbagai daerah sangat fantastis,"jelas Dima.
Dima mengaku organisasinya akan tampil beda karena dipersiapkan tidak 'ngasal'. "MIO akan tampil profesional dan kredibel serta independen,"tandasnya.
Dalam melaksanakan program legalisasi anggota, MIO juga tidak akan melakukan tipu-tipu. Soal pembuatan akta perusahaan online dan Ahu Kemkumham. "Kami akan bantu anggota yang belum berbadan hukum,"pintanya.
"Pembuatan akta cukup 4 juta berikut Ahu Kemkumham, dan kami juga akan urus NIB (Nomor Induk Berusaha) serta KLBI. Sehingga nantinya semua anggota MIO legal dan tidak abal-abal,"tandas Dima.
Dia pun prihatin dengan pembohongan kepada teman-teman daerah. "Dalam pembuatan akta seolah diberi subsudi 50 persen, padahal sebelumnya tarif dinaikan jadi 8 jt,"ungkapnya.
"Sudahlah, kami orang daerah jangan terus dibodohi, jaman sudah berubah",demikian tutup Dima.(Rel/*)
