Gemarnews.com, Subulussalam - Pada 10 Desember 2020 lalu bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, ratusan demonstran di Kota Subulussalam yang berasal dari berbagai aliansi bergabung berunjuk rasa menyuarakan aspirasinya di depan Gedung Walikota.
Adapun tuntutan demonstran yang tergabung dalam aksi ini salah satunya meminta DPRK Subulussalam untuk tegas dalam mengawasi Pemerintah Kota Subulussalam dalam menjalankan pengalokasian biaya pendidikan minimal 20% seperti yang sudah di amanatkan UU sebagai bentuk transparasi agar tercapainya good government.
Aksi massa juga meminta Walikota Subulussalam untuk memecat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Subulussalam.
Demonstran yang tergabung dalam aksi ini menganggap Plt kepala dinas pendidikan Kota Subulussalam merampas hak-hak pendidikan seperti halnya mengambil kuota program beasiswa magister yang seharusnya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan.
Di samping itu para demonstran yang tergabung dalam aksi itu mempertanyakan masa jabatan Plt kepala dinas yang sudah lebih satu tahun.
"Kami mempertanyakan masa jabatan Plt Kepala Dinas Subulussalam yang sudah mencapai 1 tahun," ungkap Iklil Imam selaku mahasiswa yang berasal dari Kota Subulussalam.
Ia juga menyayangkan terjadinya tindak represif dari aparat keamananan saat di lokasi tersebut.
"Wali Kota Subulussalam harus bertanggungjawab atas terjadinya tindakan represif dari aparat keamanan," tutupnya.
