 |
| Teuku Syahwal, M.Pd,.CH.t., Ketua DPD KNPI Pidie |
Gemarnews.com, Pidie - Menyoroti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK) Pidie Tahun 2021 yang belum juga dibahas dan disahkan oleh Pemkab & DPRK Pidie sampai Januari 2021 saat ini, DPD KNPI Pidie meminta dan mendesak Pemkab Pidie untuk segera menyerahkan dokumen R-APBK 2021 untuk dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama DPRK Pidie.
KNPI menilai terkait molornya pembahasan R-APBK Pidie seperti yang hangat diberitakan oleh berbagai media justru akan sangat merugikan masyarakat Pidie jika tidak segera dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama oleh eksekutif dan legislatif Pidie.
Sebagai elemen Pemuda Pidie, kami mempertanyakan kinerja Bupati berserta seluruh Jajaran SKPK yang katanya tidak mampu mengelola SIPD sehingga membuat dokumen anggaran rakyat Pidie tersebut belum juga diserahkan & dibahas dengan legislatif. Bukankah dokumen KUA-PPAS APBK Pidie 2021 sudah disepakati bersama lebih dari sebulan yang lalu dengan total anggaran mencapai Rp. 2,09 Triliun.
Kalau kondisi molornya pembahasan R-APBK terus berlarut tanpa ada kepastian justru menunjukkan bahwa Bupati beserta jajaran TAPK maupun seluruh SKPK tidak becus dalam bekerja, mereka harus sadar bahwa setiap tahun hampir satu triliun APBK habis untuk menggaji pegawai di Pidie, jadi tidak ada alasan kalau Pemkab tidak memiliki SDM yang memadai.
Oleh karena itu, kami meminta Bupati ataupun TAPK Pidie untuk serius mengurusi tanggung jawab jalannya roda pemerintahan Pidie dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, Belanja Pegawai yang menjadi beban dalam APBK Pidie setiap tahunnya sangat besar, jadi tidak menjadi alasan bagi eksekutif yang mengatakan tidak cukup SDM dalam bekerja mengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Demikian juga dengan DPRK, harus segera memanggil TAPK untuk segera dilakukan penyerahan dokumen serta menyegerakan pembahasan. Gubernur Aceh juga sudah menyurati hal yang sama terkait molornya APBK Pidie tersebut. Jadi, jangan sampai Pidie selalu menjadi bahan tertawan publik, baik dari segi prestasi maupun kinerja pemerintah daerahnya.
(*)
