Dok.foto Pengurus JMSI Aceh Bersilaturahmi dengan Karo Humas dan Protokol Sekda Aceh , Muhammad Iswanto
GEMARNEWS.COM , BANDA ACEH - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, menerima kunjungan pimpinan perusahaan pers yang tergabung dalam Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh.
Kehadiran pengurus JMSI Aceh yang dipimpin Ketua Hendro Saky disambut baik Karo Humas di ruang Media Center Kantor Gubernur Aceh, Kamis, (18/3/2021).
Dalam pertemuan itu, Karo Humas ikut didampingi oleh Kabag Humas dan Media Massa Biro Humas dan Protokol, Dedy Andrian dan Kassubag Aspirasi Masyarakat, Isfan Zeldi
Iswanto mengatakan, kehadiran organisasi media itu merupakan bentuk aktifnya iklim demokrasi yang baik dalam kehidupan sosial politik di Aceh.
“Saya berharap pengurus JMSI dapat menjadi mitra kerja yang baik dengan Biro Humas dalam rangka menyebarkan dan menyampaikan informasi pembangunan Aceh kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lancar, kredibel dan kompeten seputaran program Pemerintah Aceh,” kata Iswanto.
Sementara itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh, Hendro Saky, menjelaskan, JMSI merupakan organisasi perusahaan pers, yang anggotanya adalah para pemilik perusahaan media.
“Ada 18 perusahaan pers yang tergabung dalam organisasi JMSI Aceh. Kepengurusannya akan dilantik pada tanggal 27 Maret 2021,"kata Hendro.
Hendro juga menjelaskan, pada 27 Maret nanti, selain agenda pelantikan, juga menyelenggarakan seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari Ketua KPK RI Firli Bahuri, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada dan juga Kajati Aceh.
“Kami berharap Biro Humas dan Protokol dapat ikut serta mendukung dan mensukseskan kegiatan pelantikan kepengurusan JMSI dan seminar nasional itu,” harapnya.
Selain itu, Hendro berharap hubungan kemitraan antara JMSI dan Biro Humas dan Protokol Setda Aceh dapat terus berlanjut untuk mendukung keterbukaan informasi publik di Aceh. Utamanya terkait informasi pembangunan yang dilakukan Pemerintah Aceh.