Aceh (Gemarnew.Com) - Pemerintah Indonesia cabang Banda Aceh (baca: Walikota Banda Aceh) sangat jelas tidak mengerti apa yang sudah dan sedang diperjuangkan masyarakat. Dengan tetap ngototnya melanjutkan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kompleks pemakaman kuno era Kesultanan Aceh Darussalam justru membuat masyarakat curiga apa yang sedang beliau perjuangkan?. Belakangan Pak Walikota sangat gencar kampanye dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan beberapa individu di berbagai tempat agar mendukungnya melanjutkan proyek yang bernilai ratusan milyar tersebut. Terakhir beliau mengadakan FGD di Kafe untuk mencari dukungan lagi, agar seolah-olah proyek besar ini didukung penuh oleh masyarakat. Beberapa individu itulah yang menjadi tameng Pemerintah untuk melanjutkan proyek. Padahal kenyataannya hampir seluruh lapisan masyarakat Aceh menolak Pemerintah membangun IPAL di kompleks makam pendahulunya. Walikota mengira persoalan Warisan Sejarah dapat selesai dengan mengundang orang ngobrol-ngobrol di stasiun radio atau di kafe-kafe. Justru kegiatannya belakangan ini adalah bukti bahwa beliau dan jajarannya sedang kebakaran jenggot, terutama selepas masyarakat Gampong Pande dekat proyek IPAL berduyun-duyun membubuhkan tanda tangan pada surat yang isinya menolak pembangunan IPAL di Kompleks Makam indatu (leluhur).
Walikota yang jika kita terjemahkan secara harfiah bermakna "Pelindung Kota" malahan justru melakukan hal sebaliknya. Perusakan Kawasan Sejarah selalu saja menggunakan dalih pembangunan. Alasan untuk kemaslahatan masyarakat hanyalah omong kosong, karena ujung-ujungnya proyek semacam ini hanya mengutungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Beredar kabar bahwa artefak berupa nisan-nisan kuno berukir indah yang dijumpai saat pengerukan lubang penampung limbah nantinya akan dipindahkan dengan merencanakan proyek fisik baru di suatu tempat untuk menempatkan nisan-nisan imbas gusuran tersebut. Nisan-nisan yang sempat diremehkan dalam surat resminya ke Kementerian PUPR yang disebut sebagai "nisan rakyat biasa" itu akan dikumpulkan di satu titik bukan ditempat aslinya. Jelas, ini menguatkan bahwa Walikota tidak mengerti atau tidak peduli tentang apa yang diperjuangkan masyarakat terkait Cagar Budaya. Karena yang diperjuangkan masyarakat bukanlah sebatas satu, dua, tiga, atau enam nisan, tapi sebuah kawasan. Masyarakat ingin memperjuangkan sebuah Kawasan Cagar Budaya. Mengingat, berdasarkan banyak catatan, kartografi kuno, dan bukti artefaktual yang padat, kawasan Gampong Pande, Gampong Jawa, dan beberapa gampong lainnya yang dekat dengan Muara Sungai Aceh adalah kawasan inti kesejarahan Aceh sejak berabad-abad. Kawasan itulah yang sedang diperjuangkan. Sekali lagi untuk sebuah kawasan.
Hasil diagnosis masyarakat dengan melihat beberapa gejala pada kinerjanya, Pemerintah Banda Aceh saat ini telah terjangkit Hongeroedeem Geschiedenis yaitu "Busung Lapar Sejarah". Suatu kondisi kelaparan akut yang dialami Pemerintah karena hampir tidak adanya asupan makanan mengandung gizi pengetahuan tentang Sejarah Aceh, terutama menyangkut kawasan penting dan perannya sebagai kawasan kota pelabuhan (Bandar). Hal inilah yang membuat masyarakat Aceh prihatin sekaligus geram, karena sebagai Pemerintah yang memiliki seluruh perangkat dan peralatan untuk dapat pintar dan bijak justru kebijakannya sama sekali tidak mencerminkan adanya pengetahuan.
Kita mengharapkan ke depannya seluruh calon pemimpin Aceh mesti diuji kelayakannya dan kepatutannya (fit and proper test) mengenai pengetahuannya tentang Sejarah Aceh. Agar masa yang akan datang, Aceh dan Ibukotanya memiliki pemimpin yang membangun peradaban tanpa mengubur identitas.
Sampai saat ini rekomendasi masyarakat Aceh yang masih bulat kepada Pemerintah Banda Aceh terutama kepada Walikota agar segera memindahkan proyek tersebut ke kawasan lain, bukan di kawasan tempat di mana denyut jantung kesejarahan Aceh hidup. Masyarakat mendukung pembangunan dengan tetap menjaga Kawasan Sejarah Islam, bukan menggusurnya.
Beberapa hari kemarin Banda Aceh telah dinobatkan sebagai Ibukota Kebudayaan Indonesia oleh Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), itu karena sejarah panjangnya sebagai Kota Islam yang penting. Penobatan itu atas dasar sejarah, bukan karena kebijakan Pemerintah yang cenderung ahistoris. Seandainya penobatan itu didasari kinerja Pemerintah (seperti ingin membuang limbah di kompleks makam era Kesultanan) bukan karena sejarah agungnya, sudah barang tentu Banda Aceh tersungkur di lantai paling kumuh dalam Kebudayaan Indonesia.
Daerah Istimewa, Serambi Mekah, Daerah Syari'at Islam, Negeri Seribu Ulama, Pusat Peradaban Islam, Kota Maritim Islam, Ibukota Kebudayaan Indonesia serta segala gelar, julukan, predikat Aceh lainnya yang di sandang sekarang ini adalah karena sejarah panjangnya. Sejarah Bandar Islam yang masyhur. Suatu tempat di mana toponiminya selalu disebut-sebut oleh berbagai bangsa di belahan dunia mulai dari timur sampai Barat. Tempat di mana para saudagar, ilmuan, dan mubaligh melabuhkan kapalnya di kanan-kiri muara Sungai Aceh untuk membangun peradaban maju. Peradaban Islam Banda[r] Aceh, tempat di mana proyek IPAL sedang dipaksakan.
Oleh : Arya
Pemerhati Sejarah
