Oleh : Fitri Rahmaini
Ilmu Pemerintahan, Universitas Syiah Kuala
Gemarnews.com - Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembenaran-pembenaran filosofis. Sebagai salah satu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan pembenaran-pembenarannya.
Moralitas sangat diperlukan dalam masyarakat karena perannya sebagai panduan bertindak dan juga menekankan pada sifat dasar etika sebagai ilmu yang nomatif dan bercorak kefilsafatan yang dimana etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normative, evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruk terhadap perilaku manusia.
Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup memberikan informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Atas dasar konsep terakhir ini etika digolongkan sebagai pembicaraan yang bersifat informative direksif dan refleksif.
Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika pemerintahan melibatkan aturan dan pedoman tentang panduan bersikap dan berperilaku untuk sejumlah kelompok yang berbeda dalam lembaga pemerintahan, termasuk para pemimpin terpilih seperti Presiden, DPR, staf politik dan pelayan publik.
Sebagaimana dipahami bahwa di dalam organisasi pemerintahan, peran pemimpin sangat sentral artinya dinamika bergeraknya organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya, oleh karena itu baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh pemimpinnya.
Pemerintahan merupakan institusi netral, dimana di dalamnya terbuka peluang bagi pemimpinnya untuk berbuat baik atau sebaliknya. Apabila pemerintahan dikelola oleh pemimpin yang memegang etika kepemimpinan pemerintahan' maka ralgrat akan menerimanya sebagai rahmat.
Memahami pentingnya etika pemerintahan tidaklah semata-mata proses apa yang boleh dan tidak dikerjakan oleh seorang pemimpin, tetapi lebih dari itu adalah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme agar tindakan dan perilakunya mencerminkan ethical reflection yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang bersih.
Pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan dalam berperilaku, perlu memahami dan mengimplementasikan makna dari etika.
Pemahaman akan etika kepemimpinan pemerintahan merupakan landasan berpijak penting dalam melaksanakan pola-pola kerja, baik yang bersifat hirarkhis formal maupun hubungan yang sifatnya non formal Dengan demikian maka pemimpin dan yang dipimpin, akan bekerjasama dalam koridor yang sifatnya saling melengkapi, tidak sekedar pada pola hubungan atasan dan bawahan.
Dengan menyadari etika kepemimpinan pemerintahan maka pemimpin pemerintahan perlu menumbuhkan dinamika yang fair dalam organisasi, yang dapat menciptakan suasana kondusif bagi semua pihak, untuk menjalani dan menikmati pekerjaan' sebagai bagian dari tanggung jawab, tanpa merasa terbebani apalagi mersa tertekan dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih yang dimana pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja, agar pemerintah mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintah.
Maka dari itu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih yang selalu berpedoman pada UU 1945 dan nilai-nilai Pancasila dan juga hukum.
Dengan pengembangan sistem pemerintahan yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi transparan dan akuntabel, karena pemerintahan mampu mengungkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks hukum, pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai dasar-dasar umum pemerintahan yang baik yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika.
Dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka ketimpangan - ketimpangan dalam roda pemerintahan dapat ditekan dan mencerminkan negara demokratis, yang berarti seorang pemimpin harus memiliki etika yang mencerminkan kepentingan rakyat melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas tanpa tekanan sama sekali.
Sebagai negara yang demokratis berpedoman pada aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, pemerintahan yang bersih adalah kemestian dalam negara demokrasi. (*)
