Gemarnews.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memaparkan soal
perkembangan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
Mikro di level Desa. Abdul Halim menerangkan lima poin pernyataan Presiden Joko
Widodo soal Penanganan Pandemi COVID-19 terkini, yaitu memutuskan PPKM Mikro
masih menjadi kebijakan paling ampuh dalam menghentikan laju penularan COVID-19
hingga ke tingkat Desa tanpa mematikan ekonomi rakyat.
"Gubernur,
bupati dan wali kota kembali meneguhkan komitmen untuk pertajam penerapan
PPKM," kata Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).
Kepala
daerah diminta optimalkan posko-posko COVID-19 yang terbentuk di wilayah desa
atau kelurahan untuk mendorong kedisiplinan masyarakat menerapkan 3M dan
menguatkan 3T. Ia juga mengatakan vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia
dalam mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi COVID-19.
"Jangan ada yang menolak vaksin dan berdiam diri di rumah
jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," kata Abdul Halim.
Ia
juga menerangkan hingga 24 Juni 2021, dana desa yang digunakan untuk penanganan
COVID-19 mencapai Rp 3.873.756.805.641. Pos Relawan telah berdiri di 30.420
Desa dan sebanyak 17.283 desa telah miliki ruang isolasi dengan ketersediaan
tempat tidur mencapai 43.772 unit.
Hingga
24 Juni 2021, warga desa yang terpapar COVID-19 mencapai 242.297 orang. Jumlah
yang telah sembuh mencapai 212.068 orang dan jumlah yang meninggal mencapai
9.982 orang. Warga desa yang menjalani perawatan mencapai 28.492 orang.
Sementara alokasi dana desa tahun 2021 untuk Padat Karya Tunai
Desa (PKTD) hingga 24 Juni telah dikucurkan sebanyak Rp 2.029.814.083.370 untuk
15.496 desa.
Dan
untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah dialokasikan sebesar Rp 1.472.746.200.000
untuk 66.041 desa dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 4.909.154
jiwa. (detik.com)
