Foto : Ketua GMI, Faisal Azani
GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Gerakan Indonesia Maju (GIM) Faisal Azani meminta kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahan Aceh dan memberhentikan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah karena dinilai kinerjanya tidak memenuhi harapan dan keinginan masyarakat Aceh
"Beberapa kasus, seperti mega Silpa senilai (Rp) 3,9 triliun, dan juga persoalan penyusupan anggaran berkode appendix dan lemah nya penyerapan anggaran APBA 2020 dan 2021 serta ditolak nya LPJ pemerintahan Aceh oleh DPRA membuktikan Taqwallah tidak memiliki kompetensi sebagai pimpinan birokrasi," kata Faisal dalam keterangan diterima GEMARNEWS.COM, Sabtu (21/8/2021).
Menurut Faisal Azani, kasus mega SILPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) tidak hanya menciderai dan merugikan rakyat Aceh. Bahkan lebih daripada itu, Sekda Aceh dinilai telah menghancurkan sendi perekonomian daerah yang selama ini ditopang oleh anggaran pemerintah
Ditengah pandemi kata Faisal, ekonomi rakyat yang sulit, dan amanah Presiden Joko Widodo yang mendorong Pemda untuk mempercepat realisasi anggaran. Namun faktanya, di Aceh justru terjadi mega SILPA serta banyaknya program yang tidak berpihak kepada rakyat seperti pengadaan kloset mewah rumah dinas pejabat, pengadaan mobil pejabat, dana anfendix dan lain-lain.
"Sehingga makin membuat kesal rakyat Aceh dan banyak anggaran yang pro rakyat seperti rumah duafa dan Bansos lainya dipotong oleh tim Tapa dibawah komando Sekda Aceh, Taqwallah sebagai ketua TAPA, hal tersebut membuktikan bahwa Sekda Aceh layak untuk diberhentikan," ujar Faisal.
Sudah sepatutnya tambah Ketua GMI, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah segera mengusulkan pergantian Sekda kepada Presiden Joko Widodo. Mengingat pasca konflik, perekonomian Aceh masih sangat bergantung dari APBA dan Dana Otsus.
Pemerintah Pusat perlu mengoreksi dengan melakukan pergantian Sekda Aceh selaku ketua TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) yang telah menimbulkan carut marut tata kelola anggaran Aceh, dengan adanya langkah dan kebijakan dari Pemerintah Pusat tersebut maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan masyarakat Aceh kedepan akan sejahtera.
"Jika dibiarkan terus Taqwallah menjabat sebagai Sekda Aceh maka kedepan nya pasti banyak persoalan baru yang muncul dan merugikan rakyat Aceh" pungkas Ketua GMI, Faisal. (MN)
Publisher : TR
