Gemarnews.com , Jakarta - Massa yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh kembali datangi kantor KPK RI ( Gedung Merah Putih ) yang beralamat di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada senin (21/ 2) pagi.
Adapun kedatangan masyarakat Aceh ke gedung merah putih yang ketiga kalinya ini guna menuntut KPK RI lebih tegas terkait dugaan korupsi yang tengah di tangani di provinsi Aceh sejak pertengahan tahun 2021.
Ketua Aliansi Pemuda Aceh ( APA ) Jakarat , Nazarullah , dalam rilis nya yang dibagikan ke insan pers mengatakan , yang juga selaku koordinator aksi menilai bahwa respon KPK RI 2 minggu yang lalu masih belum tegas dalam menjawab harapan tinggi serta komitmen Rakyat Aceh agar Provinsi Aceh terbebas dari jeratan Korupsi yang telah masuk kedalam sendi-sendi Pemerintahan Aceh yang mengakibatkan Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia dan termiskin di Pulau Sumatera.
Nazarullah Berharap KPK RI tidak berkerjasama dengan para Koruptor Aceh dan KPK RI harus menunjukkan keberpihakkannya dalam menyelamatkan uang rakyat dari para koruptor Aceh.
Selain itu, Aliansi Pemuda dan Masyarakat Aceh menilai bahwa belum adanya niatan serius dari KPK RI terhadap komitmen lembaga tersebut untuk menindak secara tegas kejahatan anggaran yang selama ini dan saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh.
Aceh memiliki Anggaran pembangunan yang besar, pada tahun anggaran 2022 saja Pemda bersama DPR Aceh mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 16. 17 Triliun. Anggaran yang besar tersebut seharusnya mau dan mampu dimaksimalkan oleh Pemda guna membangun ekonomi rakyat agar rakyat aceh bisa mendapat nilai tambah yang lebih sehingga bisa menekan angka kemiskinan di Aceh yang saat ini berada pada 15.53%, tambah Nazarullah.
Akan tetapi harapan tersebut ibarat istilah “Jauh Panggang dari Api”, dimana anggaran yang besar tersebut diperuntukkan pada persoalan yang tidak subtansial yang tengah dialami masyarakat Aceh. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan Aceh pada tahun ini mengelontorkan anggaran sebesar Rp. 12. 776 Milyar rupiah untuk membeli mobil dinas baru, bus operasional dinas serta motor-motor mewah, padahal kalau kita nilai program tersebut tidak ada
korelasinya terhadap peningkatan mutu pendidikan maupun peningkatan ekonomi rakyat, apalagi pada tahun anggaran sebelumnya dinas pendidikan telah membelanjakan barang tersebut, tutup Nazarullah. ( * )
