Gemarnews.com, Pidie Jaya - Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRK merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan dipembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
Ini malah melakukan penyimpangan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pijay, untuk kepentingan pribadi oknum dewan.
Pogram sebenarnya di peruntukan untuk kelompok, kuat dugaan ini sengaja dirancang untuk kepentingan tertentu, termasuk perubahan dan pemanfaatan aset masa depan yang tujuannya untuk kepentingan pribadi.
"Jadi ini jelas merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari pola dan modus korupsi berencana, ujar Muhammad Rissan Pj Direktur LSM PuTra.
Atas dasar itu, kata Rissan, perkara ini harus mendapat atensi khusus dari institusi aparat penegak hukum.
Jika dilihat dari proses usulan penganggaran maka pola ini dapat disimpulkan adanya perbuatan berencana, dimana usulan kegiatan melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) oknum dewan Pijay, tegas Rissan.
Berdasarkan sumber yang kami temui, ada beberapa tempat pokir oknum dewan tersebut di kelola secara pribadi baik itu proyek fisik maupun lainnya.
Dengan demikian secara hukum apa yang dilakukan anggota dewan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, apalagi dilakukan dengan sengaja mengatasnamakan kelompok tapi pada kenyataannya untuk kepentingan pribadi.
"Jadi ini jelas, akal-akalan para oknum legislator dalam mengakali dana APBK untuk memperkaya diri,” pungkasnya. (*)
