Gemarnews.com, Banda Aceh - Ketua Forum Pengaman Kehutanan Aceh (FPKA), Bobby Edward, S.Hut beserta perwakilan PAMHUT se Aceh didampingi oleh Ketua Lembaga Panglima, Panglima Yatim Rafiq adakan audiensi dan silaturahmi dengan Lembaga Wali Nanggroe, Kamis, (24/03).
Dalam pertemuan terkait Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe diwakili oleh Abon Seulimum, Abu Tanoeh Abe dan Waled Cot Keueng.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua FPKA menyampaikan perihal Tenaga Kontrak Pamhut pada tahun 2023 tidak ada lagi, terkait PP no 49 thn 2018.
Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan pihak Lembaga Wali Nanggroe agar dapat memfasilitasi tenaga kontrak PAMHUT dapat berlanjut untuk menjalankan amanat dalam rangka menjaga dan melestarikan lingkungan dan hutan di Aceh.
Bobby Edward juga mengharapkan agar Wali Nanggroe dapat merekomendasikan hal tersebut kepada Pemerintah Aceh dan pihak terkait.
Mengingat tenaga Pamhut sudah di kontrak sejak tahun 2007 hingga sekarang berjumlah sekitar 1.712 orang tersebar di seluruh wiayah Aceh.
Sementara pada kesempatan tersebut, Ketua Lembaga Panglima, Sab Rafiq sabri yang akrab disapa Panglima Yatim memohon kepada Wali Nanggroe agar berkenan dapat menyurati Presiden Republik Indonesia agar dapat mengeluarkan kebijakan terhadap Daerah Aceh khususnya karena berstatus otonomi khusus dan Lex Spesialis agar Pemerintah Pusat dapat memberikan kuota khusus terhadap Tenaga Pengamanan Hutan (PAMHUT) di Aceh agar dapat diangkat seluruhnya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur formasi khusus.
Mengingat betapa pentingnya tugas tenaga Pamhut dalam merawat dan menjaga kelestarian hutan di Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Abon Seulimum, mewakili Wali Nanggroe meyatakan akan menyampaikan perihal tersebut kepada Wali Nanggroe dan akan menindak lanjuti untuk menyurati Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Aceh agar dapat mendukungnya.
