 |
| ilustrasi |
Gemarnews.com, Pidie Jaya - Fungsi pengawasan DPRK Pijay terhadap hirup pikuk dalam menyuarakan mewakili rakyat di anggap sudah putus.
Sebelumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pijay yang sebelumnya dikenal cukup kritis bersuara dalam memperjuangkan aspirasi Rakyat.
Kini daya kritis dalam memperjuangkan hak Konstituennya nyaris tidak terdengarkan lagi bagaikan Isuzu Panther, Kata Muhammad Rissan S.Sos Pj. Direktur LSM Public Transparansi Anggaran (PuTra) Kabupaten Pidie Jaya, Kamis (24/3/2022).
Salah satu fungsi anggota DPRK melakukan pengawasan dengan menunjukan sikap kritisnya digedung dewan dan media massa, namun kini fungsi itu sepertiinya sudah tidak lagi berjalan. Sementara ruang dewan merupakan ruang pertarungan ide dan gagasan sehingga daya kritis sangat dibutuhkan yang harus dibuktikan dihadapan publik Pijay.
Carut marut pengelolaan anggaran di Kabupaten Pidie Jaya seakan tidak ada yang mengawasi, hal ini disebabkan hilangnya fungsi pengawasan dan fungsi anggaran di Lembaga Legislatif. Hilangnya daya kritis Dewan Pijay bukan tanpa sebab dan alasan. Wakil Rakyat di Pidie Jaya disibukkan dengan Dana Pokirnya alias Dana Aspirasi.
"Selama Dana Pokir Legislatif tidak diganggu selama itu pula Eksekutif bebas menyusun anggaran sesuka hati mereka. Diketahui pengelolaan anggaran di Pidie Jaya disusun sesuai dengan keinginan pejabat bukan kebutuhan rakyat."
Hasil Musrenbang yang digelar mulai tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kabupaten nyaris terabaikan, usulan-usulan prioritas masyarakat arus bawah sama sekali tak tertampung di Kabupaten.
Pembangunan di Kabupaten Pidie Jaya boleh dikatakan nyaris tidak tersentuh kebutuhan masyarakat Pidie Jaya itu sendiri. Sepertinya wakil-wakil rakyat yang kritis dibungkam dengan paket pokir dengan modus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tapi pada kenyataannya dana-dana pokir itu dinikmati oleh mereka sendiri dengan memanfaatkan kolompok-kelompok siluman dengan bermodalkan satu lembar foto copy ktp.
"Suasana tenang tanpa kegaduhan saat pembahasan anggaran di gedung dewan bukanlah pertanda baik. Mereka diam seribu bahasa karena sudah bagi-bagi jatah menggrogoti uang rakyat. Akhirnya daya kritisnya sebagai wakil rakyat hilang ditelan rupiah."
Lanjutnya, ada cerita warga yang datang mengajukan permohonan program/ bantuan untuk kepentingan masyarakat umum kepada wakilnya, malahan ada wakil rakyat menjawab "keu pue bantuan nyoe jeh... kalhueh ku bloe suara watee masa pemilahan. Lon ku bloe suara watee pemilihan awai"
(untuk apa bantuan, sudah saya beli suara waktu pemilihan, saya beli suara saat pemilihan dulu), cerutu Rissan mengulang perkataan cerita warga. (*)
