Kepala Bappeda Aceh T. Ahmad Dadek, SH, MH, dalam sambutannya menjelaskan penelitian dan pengembangan memiliki fungsi penting dalam pembangunan, terutama dalam tahapan perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional telah menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis data dan fakta (evidence based).
Bappeda Aceh pada tahun 2022 dalam melakukan penelitian melibatkan Perguruan Tinggi ,berkenaan dengan itu maka maka Bapedda mengadakan acara Diseminasi hasil - hasil Penelitian yg menjelaskan tentang cara dan tujuan agar terjadi perubahan pola pikir, sikap dan tindakan berdasarkan inovasi yang ditunjukkan, yang bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan ungkapnya .
Selain itu desiminasi juga dapat memberikan pengetahuan, strategi maupun prediksi terhadap teknologi dan metode-metode inovasi terbaru serta meningkatkan daya guna hasil-hasil penelitian sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian pelaku bisnis.
Kegiatan desiminasi itu menyajikan tiga hasil kajian yaitu mengenai pengukuruan kemiskinan Aceh Tahun 2021 yang dilakukan di lima kabupaten/kota meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Barat Daya, Aceh Barat Dan Kota Sabang , pungkasnya.
Kajian mengenai pengukuran kemiskinan disampaikan Fakhruddin SE MSE , Kajian Pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dipresentasikan , Dr Srinita SE MSi dan Kajian Analisis Makro disampaikan Dr M Abrar SE MSi , ketiganya merupakan peneliti dari Fakuktas Ekonomi dan Bisnis Fakhruddin , (FEB) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Fakhrudin yang memaparkan hasil kajian tentang kemiskinan di Aceh, menyampaikan, sebagai alternatif rencana tindak lanjut pengentasan kemiskinan bisa dengan cara mengutamakan rumah tangga perempuan melalui bantuan-bantuan keuangan dan pemberdayaan.
Dosen FEB USK yang Juga Ketua Dewan Pembina Barisan Muda Wirausaha Indonesia ( BMWI ) Aceh , Dr Srinita SE MSi dalam paparan materi nya menyebutkan berdasarkan hasil uji kuantitatif kondisi di lapangan, produktifvitas UMKM dipengaruhi oleh harga, tenaga kerja, modal dan produksi sedangkan teknologi, pemasaran dan kebijakan pemerintah belum optimal mempengaruhi produktivitas UMKM di 5 kabupaten/ kota di Aceh.
Tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah turunnya permintaan. Turunnya aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun global telah berdampak pada turunnya permintaan masyarakat termasuk untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM , Pembekalan keterampilan atau pelatihan-pelatihan disertai pendampingan dan pengecekan keberhasilan usaha," katanya.
Dr Srinita menyarankan agar pemerintah daerah , harus lebih efektif melaksanakan pelatihan keterampilan terhadap penggiat ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan skill serta kualitas produksi yang dihasilkan.
Berikutnya yaitu menyediakan layanan pengaduan UMKM untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan kendala yang yang dihadapi oleh penggiat ekonomi UMKM , ujarnya .
Hadir unsur SKPA, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPS, Kantor Wilayah DJPb Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh, Dekranasda Aceh, TKP2K Aceh, Dewan UMKM Komwil Aceh dan unsur Litbang Bappeda Aceh.
Wartawan : ISKANDAR
