Menurut Zulkifli BI, sosok yang akan ditunjuk menjadi Pj Bupati Pidie lebih baik tidak harus yang paham tentang Pidie, namun lebih kepada yang mau dan mampu membangun Pidie kedepan.
“Bukankah periode 2017-2022 rakyat Pidie memilih pasangan dengan jargon Pidie meusigrak yang di anggap mampu memberi perubahan untuk Pidie kearah yang lebih baik, tetapi nyatanya tidak dapat memberikan perubahan secara nyata, kemiskinan tidak menurun, pembangunan biasa biasa saja, kesejahteraan sangat jauh dari harapan. ” terang Doli sapaan akrabnya.
Kandidat Doktor Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran ini meminta kepada Presiden melalui Mendagri agar sudi kiranya menentukan Pj Bupati Pidie kedepan yang mau berbuat untuk Pidie dan yang mampu mengajak semua elemen untuk sama-sama membangun daerah.
“Ini hak prerogatif Pemerintah Pusat, dari mana dan dari kalangan apa, yang terpenting warga negara Indonesia dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Doli mengaris bawahi agar usulan dari DPRK Pidie terkait 3 calon yang diusulkan agar tidak dipertimbangkan. Hal ini menurutnya dikarenakan lemahnya kinerja legislatif di Pidie selama periode berjalan ini, saya melihat kinerja legislatif saat ini sangat bobrok, masak PJ bupati diambil dari usulan mereka yang tidak punya nilai dan harga diri Dimata masyarakat.
“Lebih baik, pejabat yang ditunjuk sebagai Pj Bupati Pidie berasal dari unsur Pemerintah Pusat yang sudah teruji kapasitasnya di kementerian terkait. Karena usulan dari DPRK Pidie terkesan hanya berbagi kepentingan semata,” tutup Doli. ( * )
