GEMARNEWS.COM , BANDA ACEH - Tahun ini perdamaian Aceh telah memasuki usia ke-17. Dari hari ke hari, sejak kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki 15 Agustus 2005, perkembangannya semakin menjanjikan. Pada peringatan hari perdamaian di Taman Ratu Syafiatudddin, Banda Aceh Senin (15/8).
Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki mengakui kalau perdamaian Aceh tidak bisa hanya diukur dari kesepakatan menghentikan perang, tapi harus diiringi dengan pembangunan yang berkemajuan.
Terbukti, kata Marzuki, pembangunan Aceh kini semakin meningkat. Bahkan anggaran pembangunan yang disahkan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh semakin besar dari tahun ke tahun.
Untuk tahun anggaran 2022 ini, Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (APBA) mencapai Rp 14,3 triliun. Anggaran itu ditambah lagi dengan Dana Otonomi khusus yang besarnya mencapai Rp 7,5 triliun.
Meski demikian, Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan menilai besarnya dana pembangunan Aceh bukanlah indikator yang ideal untuk menilai keberhasilan perdamaian. Ia justru lebih focus pada perhatian Pemerintah terhadap korban konflik yang sampai saat ini belum banyak mendapat perhatian.
“Saya cenderung melihat keberhasilan perdamaian itu dari perhatian Pemerintah terhadap korban konflik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Sudirman Hasan.
Kalau ini yang menjadi indikatornya, maka perdamaian Aceh, menurut Sudirman Hasan, belum bisa dikatakan berhasil.
Terbukti, sampai saat ini para korban konflik masih kerap mengeluh dengan minimnya perhatian Pemerintah Aceh kepada mereka. Janji-janji konvensasi telah berkali-kali disampaikan, namun realisasinya nihil. Kalaupun ada perhatian, Pemerintah Aceh cenderung lebih memperhatikan nasib para kombatan GAM.
Dari aspek kesejahteraan, masyarakat Aceh pada umumnya masih tergolong hidup dalam rantai kemiskinan yang memperihatinkan. Data BPS 2021 menyebutkan, sampai Maret 2022 tingkat kemiskinan di Aceh mencapai 14,64 persen, di mana Aceh masuk dalam lima provinsi termiskin di Indonesia.
Mewakili masyarakat Sipil Aceh, Sudirman Hasan berharap, di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Achmad Marzuki, seharusnya semangat perdamaian Aceh tidak hanya focus untuk meningkatkan anggaran pembangunan semata, tapi juga harus memperhatikan nasib puluhan ribu korban konflik yang sampai saat ini kurang mendapat perhatian. Sudirman Hasan memastikan, sebagian besar korban konflik Aceh masih hidup dalam kemiskinan.
Untuk itu Sudirman Hasan berharap, semestinya ada terobosan baru dari Achmad Marzuki terkait pemberian konvensasi bagi korban konflik. Misalnya pemberian bantuan khusus di luar bantuan sosial bagi warga miskin yang diberikan pemerintah selama ini.
Sudirman Hasan juga berharap Pemerintahan Aceh di bawah Achmad Marzuki segera menindaklanjuti hasil kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang telah bekerja selama enam tahun terakhir. Sejauh ini Sudirman Hasan menilai, keberadaan KKR cenderung hanya sebagai penghias perdamaian Aceh, sementara hasil kerjanya kurang mendapat respon Pemerintah . ( * )
