“Dibandingkan daerah lain di Aceh, Pidie nomor satu terbanyak pelamar PPS, karena jumlah desa sebanyak 730, sehingga masyarakat membludak pada saat menyerahkan berkas setelah didaftarkan melalui online.
Dok.foto : Suasana Peserta mendaftar Berkas ke Kantor KIP Pidie untuk Ikut PPS.
Melihat animo masyarakat yang rata-rata terpantau golongan anak muda millenial mendaftarkan dirinya sebagai PPK dan PPS tentunya kami nilai sangat tulus ingin berkontribusi menjadi penyelenggara serta menyukseskan PEMILU 2024 untuk Legislatif, Presiden, dan DPD-RI dalam ruang lingkup Pidie sungguh sangat meyakinkan.
Karena itu kami berharap jangan lagi ada upaya mencurangi proses rekruitmen PPS yang tentunya akan berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan PEMILU 2024.
Komite Independen Pemilihan (KIP) Pidie kami harapkan benar - benar serius dalam melaksanakan proses rekruitmen Calon Anggota PPS dan jangan sampai terjadi kecurangan khususnya dalam administrasi maupun penilaian hasil test nantinya.
Pengalaman rekruitmen Anggota PPK sudah cukup menjadi pengalaman bagi kami untuk berkesimpulan terkait kinerja Komisioner KIP Pidie dalam proses rekruitmen Calon Penyelenggara Pemilu 2024 tingkat PPK.
Tgk Muhammad Nur ,S.Hi Anggota Komisi 1 DPRK Pidie kepada media ini mengatakan , Kami melihat dan masyarakat melaporkan bahwa ada Anggota PPK yang malah tidak bisa operasional HP Android, Ada juga Anggota PPK yang diluluskan namun dia Mantan Caleg Partai Politik tahun 2019, juga ada Anggota PPK yang lulus namun masih Rangkap jabatan dengan Aparatur Gampong/Desa , pungkasnya.
Lakukan proses rekruitmen dengan sebenarnya dan jangan ada kecurangan, jangan dhalim dalam bersikap apalagi merugikan banyak pihak, masyarakat sudah pintar dan tidak akan diam menerima kalau rekruitmen Calon Penyelenggara Pemilu hanya sekedar Formalitas saja.
Kesempatan kerja anak muda hanya sedikit ditengah pandemi yang belum mereda, biarkan proses berjalan secara jujur dan benar. Jangan ada tindakan yang dhalim seperti mencurangi perolehan nilai dan bahkan hanya meluluskan Calon Penyelenggara Pemilu Titipan untuk kepentingan parpol tertentu, dan KIP pidie jangan bekerja seperti kaum oligarki, yang dapat menghambat berjalan nya pesta demokrasi secara jujur dan adil, harapannya.
Pembentukan dan perekrutan Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) harus melalui proses yang transparan dan diawasi. Pasalnya kecurangan pemilu dan Pilkada hampir selalu terjadi pada tingkatan tersebut.
Untuk itu, ia pun menuntut kepada KIP Kabupaten Pidie untuk transparan dan bisa menjamin proses rekrutmen tersebut bersih dari praktek-praktek yang tidak jujur.“ Kalau mau Pemilu berlangsung bersih, jujur, adil dan transparan, hal itu harus dimulai sejak awal. Termasuk perekrutan PPS ” tegas nya.
