Dewasa ini, paradigma perpustakaan semakin berkembang dari sekadar melayani informasi ke Pemustaka menjadi sebuah konsep yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup sampai pada peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi/ digital, mengubah paradigma literasi keberaksaraan menuju paradigma literasi yang memberdayakan masyarakat.
Konsep ini, digagas dengan nama Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sendiri merupakan program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, STP, MSP mengatakan Pendekatan inklusi sosial memandang perpustakaan sebagai sub sistem pembangunan sosial kemasyarakatan, dimana perpustakaan harus dirancang agar memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat, mampu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk memperoleh semangat baru dan solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Saat ini, gerakan kolektif literasi untuk kesejahteraan sudah dipraktikkan di banyak wilayah melalui perpustakaan desa, didukung oleh Library Supporter, dan membawa perubahan dalam manajemen pengelolaan perpustakaan.
Adanya sinergi antara beberapa pihak tersebut, akan sangat membantu pengembangan perpustakaan. Karena tujuan inklusi sosial di perpustakaan adalah untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar tidak hanya sekadar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tetapi juga bisa menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat. Maka, untuk mencapai itu semua perpustakaan tidak bisa bergerak sendiri, dibutuhkan sinergi dan gotong royong untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu bentuk sinergi dari program ini adalah dibentuknya tim sinergi pada masing-masing Provinsi. Tim sinergi inilah yang berperan untuk koordinasi, supervisi, dan pendampingan/mentoring implementasi program di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai ke tingkat desa/kelurahan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI melaksanakan kegiatan bimbingan teknis program transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial Program ini merupakan program prioritas nasional 1 (satu) yang mengarahkan agar terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat, serta menunjang fungsi perpustakaan sebagai sarana pembelajaran seumur hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan perpustakaan di daerah, hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Edi Yandra, STP, MSP saat mmebrikan sambutan pada pembukaan bimbingan teknis program transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, Senin (20/6/2022) secara virtual.
“Pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dari tahun 2018 hingga saat ini provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dimana pada tahun 2022 ini di provinsi Aceh telah bertambah 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi mitra program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Barat Daya, kota Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam.
Peserta bimtek merupakan unsur dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten/kota penerima manfaat program serta pengelola perpustakaan di 4 (empat) desa/gampong di 7 kabupaten/kota.
“Kesejahteraan masyarakat tentunya menjadi harapan seluruh rakyat negeri ini. namun pada kenyataannya, masih ada penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ini adalah melalui penguatan literasi.
literasi memberikan manfaat yang nyata, melalui pendidikan secara formal maupun program literasi secara umum. untuk itu perpustakaan semestinya hadir sebagai pusat belajar masyarakat yang menyediakan informasi dan fasilitas belajar masyarakat yang berperan sangat penting untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Dr. Edi Yandra, STP, MSP.
Perluasan transformasi perpustakaan ke tingkat kabupaten/kota hingga desa/gampong juga merupakan upaya memperluas program untuk mendekatkan akses informasi bagi masyarakat, memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan bagi masyarakat sehingga terjadi proses belajar dan peningkatan kapasitas yang mendorong kesempatan untuk menciptakan inovasi/kreativitas positif.
