Gemarnews.com, Banda Aceh - Pengamat Kebijakan Publik Usman Lamreung meminta Pj Gubernur Aceh untuk melakukan evaluasi kinerja SKPA dalam lingkungan pemerintah Aceh. Menurutnya, meski Ahmad Marzuki belum memasuki satu tahun kepemimpinan.
Namun jika melihat keadaan Aceh saat ini yang tidak memberikan efek dipandang perlu untuk dilakukan mutasi SKPA yang berkinerja buruk, ungkapnya.
Seperti yang sudah diberitakan diberbagai media, anggota DPRA dan aktivis LSM meminta sudah meminta Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki untuk melakukan penyegaran dan mutasi. Hal ini kita sampaikan mengingat lambannya daya pacu realisasi APBA tahun ini, tandasnya.
Namun sayang permintaan tersebut belum ada indikasi bahwa pemerintah Aceh akan melakukan mutasi dan rotasi dalam lingkungan pemerintah Aceh. Hal ini berangkat dari pernyataan Jubir pemerintah Aceh Muhammad MTA, yang menyebut perombakan, mutasi, rotasi atau sejenisnya dilingkungan Pemerintah Aceh sampai saat ini memang belum dilakukan, tapi sedang dalam penilaian kinerja terhadap seluruh jajaran, baik lingkungan Setda Aceh maupun seluruh SKPA.
Usman melihat, Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja, ekonomi Aceh juga tak kunjung membaik. Disemua sektor makro, pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, dan angka pengangguran, semua angkanya negatif. Bahkan yang paling sensitif pada angka kemiskinan, selalu menjadi objek sinisme publik.
Maka dibutuhkan kebijakan yang bersifat extraordinary (luar biasa) dari seorang Pj Gubernur. Ini sudah sangat lama ditunggu rakyat Aceh, namun sayang hampir mustahil apa yang diharapkan dari seorang Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, seperti menunggu keajaiban kucing tumbuh tanduk, ujarnya kepada Gemarnews.com.
Usman menuturkan, apabila hal ini tidak juga dilakukan Aceh akan tetap berada dalam jurang kemiskinan. Bisa jadi terus bertambah dalam, arena instrumen yang semestinya bisa mengangkat ekonomi masyarakat ke taraf sedikit lebih baik, justeru menjadi tidak ada kebijakan strategis tanpa ada perbaikan dan tata kelola pemerintahan yang menyebabkan kemiskinan semakin menjadi-jadi.
Hembusan isu mutasi dan rotasi ini pasti akan berdampak pada kinerja SKPA, dan secara otomastis memperburuk realisasi program yang sudah dicetuskan. Ditambah lagi bisa saja dengan isu mutasi dan rotasi, ada pihak-pihak yang meraup keuntungan, tentu akan bertambah buruk citra kinerja Pj Gubernur Aceh, terangnya.
Usman menanyakan, Apakah memang karena ketidakberanian Pj Gubernur? Padahal legislatif bersama elemen masyarakat Aceh sangat mendukung pemerintah Aceh untuk melakukan reformasi birokrasi, sebagai bagian memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar Aceh kedepan lebih baik.
Ia berharap, Pj Gubernur Aceh dapat segera melakukan mutasi dan rotasi. Dan tempatkan orang-orang yang berpengalaman dan cakap sesuai dengan bidangnya, terutama sektor penguatan ekonomi paling urgent utuk disegerakan, demikian ungkapnya. []
