Dok. foto : Ketua Harian DPP LSM JARA, T. MUSLIADI, SH.
Terkait temuan BPK RI di Pemkab pidie terhadap SPT biaya perjalanan dinas fiktif di dua dinas yaitu sekretaritan dan dukcapil yg merugikan negara senilai 314,2 juta yg bersumber dari APBK Pidie,dimana yg paling banyak mengeluarkan SPT fiktif dinas sekretariatan sebanyak 209 spt yg merugikan negara 304,4 juta dan di dinas dukcapil ada 8 SPT yg merugikan negara 9,7 juta,dgn agenda konsultasi koordinasi dan pendampingan,
Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dinas manapun dan menjadi pembelajaran bagi semua SKPK di Pidie, tidak
semenang - menang menggunakan Anggaran Negara tanpa juknis dan aturan yang jelas, jangan jadikan Penggunaan Anggaran Negara untuk Pribadi, Pungkas
Pengacara Muda pidie juga Meminta supaya dprk pidie dan Kejari pidie terus mengawasi APBK pidie terhadap belanja yg menyimpang dari aturan.
Sekda Pidie, H. Idhami, S. Sos, M.Si yang di konfirmasi wartawan Gemarnews mengatakan, Benar SPT itu Fiktif sesuai dengan pemeriksaan BPK, Namun Kerugian Negara Senilai 314,2 juta sudah di kembalikan , pungkas sekda.