GEMARNEWS. COM, GAYO LUES - Mark Up Proyek rekontruksi ruas jalan Cempa-telpi-sp-rigep dana (DAK) “Diduga,banyak melakukan modus2 berbau korupsi dan Dinas PUPR tidak transparan.03/08/2023.
Penyelenggara proyek milik pemerintah perlu transparan di samping kualitas dan mutu di pertanyakan hasil pantauan di lapangan, proyek yang berjumlah 8.849.000.000 terindikasi tidak sesuai speksifikasi dan tidak transparan
Sahril.ST. Ketua, Forum komunikasi perjuangan dan perdamaian Aceh kabupaten Gayo Lues ( FKPPA) menyampaikan perkembangan pembangunan rekontruksi ruas jalan cempa telpi, hanya sebatas lift servis semata, meskipun sudah memasuki era reformasi yaitu demokrasi yang terbuka lebar dalam aturan yang berlaku yang sudah ada payung hukumnya
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, beserta peraturan
pelaksanaannya;
6. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
9. UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; dan
10. Inpres No 01 Tahun 2010 tentang percepatan pembangunan Nasional.
Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.
Berangkat dari itulah untuk menekan upaya penyelewengan yang berbentuk KKN ( Korupsi Kolusi & Nepotisme) yang merupakan salah satu krusial bagi bangsa Indonesia.
Tidak mudah untuk membasmi Korupsi pada stadium yang sudah sedemikian akut dan mengakar, dalam retanitas laten Korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bersih.
Untuk itulah keseriusan dalam hal menangani kasus korupsi, dan tidak ada satupun jaminan, baik itu intansi pejabat , atau pun masyarakat yang kebal terhadap hukum yang tidak bisa di adili oleh penegak hukum Tegasnya.
Pelaksanaan pekerjaan rekontruksi ruas jalan Cempa telpi, pada paket Dinas PUPR Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2023. Proyek ini di kerjakan oleh Pelaksana CV Hera jaya yang bersumber dana (DAK) Kab.gayo lues, dari pekerjaan proyek tersebut , terkesan tidak sesuai RAB(rencana anggaran biaya)
Dalam pekerjaannya dilapangan dikerjakan tanpa perhitungan dari segi teknis, kualitas dan kuantitas tanpa mengacu kaidah-kaidah kontruksinya.
Jika proyek pembangunan jalan tersebut di kerjakan secara benar, tentunya tidak akan sia-sia dan kebocoran uang Negara bisa diminimalisir.
Dari hasil pantauan baru-baru ini dari TIM yang terdiri dari 2 Media dan 1 Lembaga membuat satu Tim guna monotoring kinerja pekerjaan tersebut.
Dari hasil pantauan kami dilapangan proyek pekerjaan Jalan rekontruksi ruas jalan Cempa dan telpi. Terhubung kampung Cempa dan kampung penampaan, TIM menemukan beberapa hal bentuk indikasi peyimpangan permasalahan yang patut dipertanyakan, dimana pekerjaannya diduga tidak sesuai perencanaan.
Fakta Investigasi di lapangan di temukan tidak adanya pemasangan nama konsultan perencana di Pelang papan proyek.
Pekerjaan drenase pasangan batu kali asal di kerjakan, diduga bahan material tak sesuai RAB yang ada.
Untuk mengkritisi proyek yang di kerjakan, “Proyek yang hancur-hancuran itu patut di pertanyakan, di mana tim unit kerja internal akuntabilitasnya dalam pengawasan kinerja.
Tentunya pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna, maka apapun yang di bangun akan percuma dan merupakan suatu pemborosan, penghamburan uang Negara yang bukan untuk pembangunan insprastruktur dan kepentingan masyarakat” Ungkapnya.
Di dalam konteks ini peran pengawasan dipertanyakan, bukankah sudah ada pedoman standar minimal, sesuai dengan dokumen kontrak yang dipakai sebagai acuan.
Sesuai dengan Spesifikasi teknis yang sudah terukur parameternya dalam melaksnakan pekerjaan. “Disini saya belum kupas habis” Katanya.
Sebagai Ketua Tim Investigasi dan juga sebagai ketua FKPPA ia juga mengharapkan Instansi yang terkait untuk fokus dalam pengawasan pelaksanaan proyek yang ditanganinya agar pekerjaan tersebut tepat guna dan berhasil guna bagi Negara dan masyarakat sebagai pengguna jalan tersebut.
Sementara itu TIM Investigasi Monitoring (TIM) Koordinator Lapangan wartawan KPK Tipikor Wilayah Kabupaten Gayo Lues. berserta Lembaga FKPPA dan LSM mengaku kaget saat mengunjungi dan melihat langsung salah satu kegiatan Proyek yang ada di Jalan Desa Cempa sampai telpi. Kec.Blangkejeren Kabupaten Gayo lues Tahun Anggaran 2023 yang diduga kuat terindikasi dengan permainan kalangan Dinas PUPR Kab.gayo lues.
Ketua FKPPA akan melayangkan surat untuk meminta perencanaan rekontruksi ruas jalan cempa telpi kepada dinas PUPR guna meminta tanggapan sekaligus klarifikasi atas kejanggalan proyek tersebut.
Ketua FKPPA, mengatakan, “Proyek yang menggunakan Anggaran DAK Kab.gayo lues itu, hasilnya dibawah standar dan tidak maksimal dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas PUPR Dan konsultan pengawas
Ditambah lagi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak mencatumkan hak Konsultan perencana sebagai Perencana kegiatan rekontruksi perkerjaan yang di laksanakan oleh CV Hera jaya atau pihak pelaksana pekerjaan
Sedangkan Konsultan perencana adalah, sebagai salah satu Perencanaan dan sumber Informasi yang dibutuhkan oleh publik,ucap ketua FKPPA kab.gayo Lues.
Proyek yang baru seusia jagung yakni tiga bulan pekerjaan nya, sudah sangat parah dilihat dari kasat mata
Dimana saat ini fisik bangunan jalan tersebut sangat memprihatinkan,dari pekerjaan pembersihan sampai pemadatan tanah dasar sampai ke lapisan atas tidak sesuai RAB. dan tempat pengambilan timbunan yg di ambil dari kampung Sepang tidak mempunyai ijin galian c. Adukan drenase dan semen tidak homogen sehingga kualitas pekerjaan drenase tidak sesuai perencanaan, pekerjaan pasangan batu kali langsung dipasang di atas muka tanah hasil galian,tidak ada pondasinya. hal ini dapat di simpulkan bahwa standar mutu, kualitas dan kelayakaan pekerjaan rendah dan tidak layak.
“Kami menduga, Proyek itu ada permainan dari kalangan atas, bagaimana tidak, semestinya setiap pekerjaan Proyek mempunyai konsultan perencana yang ditempatkan papan proyek di lokasi untuk di ketahui publik
“Namun pekerjaan proyek tersebut, seakan lepas dari Perencanaan dan bekerja semena-mena saja, tanpa memperdulikan spek dan kualitas”, kata ketua FKPPA Gayo Lues.
Disini kami tidak menghakimi atau menyalahkan, tetapi itulah kenyataan yang dilihat dilapangan dan masyarakat awampun bisa tahu kalau itu tidak sesuai perencanaan
Kondisi Pembangunan rekontruksi ruas Jalan Cempa telpi saat ini sudah berbau pencurian sepek dan kualitas material. Hal itu membuat warga yang ada di sekitar khawatir dengan kondisi jalan tersebut nntknya akan cepat ambruk
Jalan tersebut kalau terus dibiarkan Tampa di awasi oleh konsultan pengawas dan dinas terkait tidak akan tahan lama seperti yg di rencanakan oleh konsultan perencana, apalagi kalo tidak ada pengujian sifat-sifat tanahnya. Untuk itu warga mayarakat di sekitarnya berharap agar pekerjaan rekontruksi ruas jalan Cempa telpi di kerjakan sesuai perencanaan.
Pihak Dinas PUPR Kab.gayo lues serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ PPTK Dinas PUPR, dan konsultan pengawas agar pekerjaan rekontruksi ruas jalan Cempa telpi, segera melihat pekerjaan di lapangan melakukan kroscek, supaya pekerjaan yg di laksanakan oleh CV Hera jaya, sesuai dengan prosedur dan mekanisme pelaksanan yg di rencanakan oleh konsultan perencana. Tegas ketua FKPPA kabupaten Gayo Lues. ( * )
