Gemarnews.com , Banda Aceh - 27 September 2023–Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Aceh, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Aceh, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh mengadakan Konferensi Pers pada hari Rabu, 27 September 2023 di Gedung Keuangan Negara, Aula Gedung D Lt. 5.
Kepala Kanwil DJBC Aceh sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Safuadi didampingi oleh Kepala Kanwil DJP Aceh, Imanul Hakim, Kepala Kanwil DJKN Aceh, Nofiansyah dan Kepala Kanwil DJPb Aceh, Izharul Haq menyampaikan Laporan Asset and Liability Committee (ALCO) Regional Aceh.
Perkembangan APBN sampai bulan Agustus 2023 terjaga baik, meski perlu diwaspadai pertumbuhan penerimaannya yang terus menunjukkan perlambatan, sementara belanja mengalami pertumbuhan tipis. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp1.821,9 Triliun (74,0% dari target APBN 2023), tumbuh 3,2% (yoy). Belanja Negara sudah mencapai 54,7% dari pagu, tumbuh sebesar 1,1% (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1.674,7 Triliun. Kondisi ini membawa APBN mengalami surplus Rp147,2 Triliun (0,70% PDB).
Safuadi menambahkan PMI Manufaktur Global Agustus 2023 masih bertahan pada zona kontraksi di level 49,0 (Juli 48,7). Sebagian besar negara yang disurvei mengalami kontraksi, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Eropa, Jepang, Korsel, Malaysia, dan Turki. Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi di level 53,9, lebih tinggi dibanding bulan lalu (53,3) dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang menguat seperti halnya India, Rusia dan Arab Saudi.
Harga komoditas masih fluktutatif, sementara harga minyak meningkat dipicu perpanjangan supply cut Saudi dan pembatasan ekspor Rusia. Harga komoditas secara year to date (ytd) s.d. 19 September 2023, harga gas alam turun 30,7%, batu bara turun 56,8%, dan minyak bumi naik 9,8%. Harga komoditas pangan secara ytd masih terkontraksi, harga CPO turun 15,6%, gandum turun 26,3%, kedelai turun 7,1%, dan jagung turun 22,0%.
Inflasi global cenderung menurun, namun belum diikuti oleh penurunan suku bunga di berbagai negara, seperti Brazil, Meksiko dan Afsel. Inflasi domestik terkendali meski tercatat meningkat menjadi 3,27% (yoy) dibandingkan Juli sebesar 3,08%, dipengaruhi oleh naiknya inflasi bahan makanan khususnya beras. Cadangan beras pemerintah yang memadai diharapkan dapat mendukung upaya stabilisasi harga.
Ekspor dan Impor melanjutkan tren penurunan, meski neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar USD3,12 miliar di Agustus 2023. Secara akumulatif Jan-Ags, surplus neraca perdagangan tercatat USD24,34 miliar (2022: USD34,89 miliar).
Indeks keyakinan konsumen bulan Agustus terjaga optimis di angka 125,25 (Juli di 123,5), sementara Indeks penjualan riil Agustus tumbuh 1,3% (yoy), dan konsumsi listrik pun meningkat, mencerminkan kegiatan ekonomi yang bertumbuh.
Realisasi anggaran pemilu 2023 sebesar Rp14,0 triliun atau 46,7 persen dari pagu. Realisasi melalui KPU dan Bawaslu sebesar Rp12,6 T dari Pagu Rp23,8 T, sementara realisasi melalui 14 K/L lain sebesar Rp1,4 T dari Pagu Rp6,2 T.
Realisasi belanja APBD secara nasional tumbuh 5,2% (yoy), naik dibanding bulan Juli yang sebesar 4,9% (yoy), didorong perbaikan penyerapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya. Belanja modal tumbuh 15,2%, karena peningkatan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan gedung, alat kedokteran, alat kantor dan rumah tangga. Realisasi belanja fungsi Ekonomi, fungsi perlinsos dan fungsi kesehatan meningkat dibandingkan tahun lalu masing masing 7,8%, 3,2%, dan 6,3%, selaras perbaikan kinerja serapan dan peningkatan aktifitas ekonomi di daerah.
Realisasi APBN Regional Aceh s.d. 31 Agustus 2023 terdiri dari pendapatan sebesar Rp4,16 T (61,33%) dan belanja sebesar Rp28,28 T (59,42%) sehingga terjadi defisit regional Rp24,12 T.
Pendapatan bersumber dari :
Pajak sebesar Rp3.372,00 M (meningkat 6,85%),Kepabeanan & Cukai sebesar Rp76,45 M (meningkat 81,85%)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp710,58 M (terkontraksi 11,03%)
Belanja bersumber dari :
Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10.140,15 M (meningkat 17,88%)
Transfer ke Daerah sebesar Rp18.135,27 M (terkontraksi 15,49%)
Peningkatan Penerimaan pajak didorong produksi komoditas batubara dan kelapa sawit serta effort pengumpulan pajak dari sektor belanja APBN/APBD.
Realisasi penerimaan kepabeanan & cukai sebagian besar berasal bea masuk dan keluar seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional.
Belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan secara yoy didorong oleh seluruh komponen belanja. Belanja pegawai, Belanja barang, dan Belanja sosial telah terealisasi di atas 50%.
Realisasi APBD s.d. 31 Agustus 2023 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp19,11 T (51,11%) dan belanja daerah sebesar Rp18,85 T (48,45%) dengan net pembayaran daerah tercatat Rp3,08 T sehingga akumulasi SiLPa sebesar Rp3,34 T.
Kontributor terbesar pendapatan APBD yaitu pendapatan dari dana transfer senilai Rp15,73 T atau sebesar 82,29%.
Realisasi belanja APBD didominasi oleh belanja operasi senilai Rp13,20 triliun (70,05%) SILPA tercatat di angka Rp3,34 triliun karena target defisit belum tercapai.
Kemenkeu Aceh mendukung upaya strategi pemberdayaan ekonomi gampong melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) :
Hampir semua gampong di Aceh memiliki BUMG. Ada 461 BUMG yang sudah berkembang, dan yang lain berstatus tumbuh dan rintisan.
Mendorong agar BUMG fokus pada usaha produktif dan bernilai tambah, sesuai potensi ekonomi dan keunggulan lokal, misalnya peternakan, perkebunan, perikanan, agrowisata, pengelolaan sampah , dijalankan secara kolaborasi
Adanya pendampingan yang berkelanjutan (dari pemerintah, kampus, praktisi)
Realisasi Pemanfaatan Dana Desa pada BUMG: Bank Syariah Gampong di Gampong Riseh Tunong Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara.
Penangkaran Bibit Padi, BUMG Geunta Malaka Gampong Cot Jrat Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.
Objek Wisata, BUMG Bur Telege, Kampung Hakim Bale Bujang Kec. Lut Tawar, Aceh Tengah.
Kawasan Wisata Pulau Panjang, BUMG Karya Mandiri, Gampong Pulau Baguk Kec. Pulau Banyak Kab. Singkil.
Penggemukan Sapi Intensif, BUMG Mns. Mancang, Gampong Meunasah Mancang, Meurah Dua, Pidie Jaya.
Untuk perkembangan Ekspor dan Impor Aceh tercatat nilai ekspor Agustus 2023 mencapai USD47,32 juta, terkontraksi sebesar 5,82% secara mtm. Adapun nilai impor juga meningkat sebesar 5,76% dan mencapai USD11,20 juta.
Ekspor didominasi komoditas bahan bakar mineral terutama batubara; minyak nabati, kopi dan rempah-rempah. Sementara komoditas impor meliputi beras, gas butana dan propana, serta gips/anhidrit.
Neraca perdagangan tercatat surplus sebesar USD36,12 juta.
Fluktuasi tren ekspor dan impor menyebabkan sulit diprediksinya jumlah penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar. Salah satu penyebabnya adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana di pelabuhan Aceh.
Kementerian Keuangan Aceh telah melakukan kegiatan Kurasi UMKM untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan pengetahuan UMKM Aceh di bidang Fashion.
Kementerian Keuangan Aceh juga menghubungkan UMKM yang telah dikurasi itu dengan NFH (pengusaha fashion di Malaysia). Kemenkeu mendorong para UMKM tersebut untuk mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh NFH baik dari sisi administrasi dan substansi ekspor.
Kementerian Keuangan Aceh juga telah memfasilitasi kegiatan ekspor komoditas Aceh ke Jeddah, Arab Saudi. Telah dilakukan Eksportasi 14 UMKM binaan Kemenkeu Satu Aceh dan Bank Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas cargo Pesawat Garuda Indonesia yang dikirimkan melalui rute Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (Aceh) – Bandara Internasional Soekarno Hatta (Tangerang) – Bandara Internasional King Abdul Aziz (Jeddah). Didominasi oleh produk makanan dan minuman seperti kopi, rempah, makanan dalam kemasan disertai juga produk kosmetik dan perkakas rumah tangga.
Perkembangan Penyaluran KUR dan UMi di Aceh
Uraian KUR UMi
Total Jumlah Debitur
44.419
42.583
87.002
Nilai Penyaluran (Rp Miliar)
2.781,63
195,93
2.977,56
Realisasi s.d 31 Agustus 2023
Pengelolaan Barang Milik Negara
Barang milik negara untuk menunjang Tugas Fungsi Kementerian/Lembaga perlu dikelola agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan memberi manfaat serta value added dari segi perekonomian:
Nilai Barang Milik Negara sebesar Rp68,60 T. Nilai Barang Milik Negara yang telah dihapus/dipindahtangankan sebesar Rp31,08 M (sampai 13 September 2023 termasuk hibah kepada PEMDA sebesar Rp369,2 juta).
Realisasi Belanja Perolehan Barang Milik Negara sebesar Rp1,55 T (34% dari total pagu anggaran senilai Rp 4,603 Triliun).
Realisasi Belanja Pemeliharaan Barang Milik Negara sebesar Rp416,26 M (1,33% dari total nilai BMN, realisasi belanja modal, dan ekstrakomptable dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 661,55 Juta )
Pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias
Saldo Neraca Likuidasi (31 Maret 2013) Rp2,88 T Pengelolaan Kemenkeu (1 April 2014 – 31 Agustus 2023) Rp2,04 T
Saldo BRR (1 September 2023) Rp0,84 T
Permasalahan yang dihadapi terkait Pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias :
Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp379 M dalam proses penerapan akuntansinya.
Aset yang tersisa sulit diidentifikasi dan secara umum karena kurangnya informasi, catatan dan telah lampaunya pengadaan/penyerahan aset-aset tersebut.
Kontribusi Layanan Piutang Negara, valuasi asset dan Lelang
Realisasi Pokok Lelang (S.D. 31 Agustus 2023):
Lelang Pegadaian Rp 28.835.427.100,00
Lelang BMD Rp 3.397.855.650,00
Lelang BMN Rp 6.356.331.869,00
Lelang Eksekusi Barang Rampasan Rp 3.615.460.505,00
Lelang Eksekusi HT Rp 103.665.672.697,00
Lelang Lainnya Rp 35.411.469.365,00
Kontribusi layanan Lelang terhadap penerimaan negara selain PNBP :
Kontribusi terhadap PPh Pasal 25 Rp4,19 M
Kontribusi terhadap BPHTB Rp4,53 M
Kementerian Keuangan memberikan Layanan Penilaian kepada K/L dan PEMDA untuk mewujudkan akuntabilitas (tata kelola pemerintahan yang baik) untuk tujuan pencatatan, pemanfaatan, ataupun pemindah tanganan BMN/D.
Total Hasil penilaian asset Rp152.140.454.000 dan telah dimanfaatkan hasilnya. Pungkasnya.
Dukungan Investasi Pemerintah dalam bentuk Proyek Strategis Nasional
Mewujudkan infrastruktur yang berdaya guna untuk memudahkan masyarakat
Realisasi investasi pemerintah pada BLU LMAN guna pembebasan lahan proyek strategis nasional di Aceh dalam bentuk Jalan Tol, Bendungan, dan Daerah Irigasi :
Jalan Tol: Binjai-Langsa dan Banda Aceh – Sigli
Bendungan: Keureuto dan Rukoh yang menyediakan air baku kapasitas 0,5 m³ per detik, PLTA kapasitas 6,34 MW
Daerah irigasi: Jambo Aye Kanan Lhok Guci
Memutar roda perekonomian melalui uang ganti keuntungan kepada masyarakat.
Proyek Strategis Nasional di Aceh Per 31 Agustus 2023 sebesar Rp2,01 Triliun (Sumber : LMAN)
Kementerian Keuangan Aceh mempunyai beberapa program kerja yaitu Kurasi UMKM, Lelang Expo, Bazaar UMKM, Bimtek UMI, KUR, SIKP, JP2S, The Coaching Program for New Exporter (CPNE), dan Desa Devisa. Program kerja tersebut menghasilkan Output :
UMKM Memperoleh edukasi mengenai fasilitas KUR, UMI, tata cara ekspor, dan platform lelang.go,id
UMKM memperoleh pembinaan, dukungan, dan pendampingan yang komprehensif oleh Kemenkeu Satu Aceh
UMKM sangat terbantu dalam memasarkan produk baik skala nasional maupun ekspor
UMKM memiliki struktur kelembagaan yang semakin baik termasuk tata kelola usaha.
Program kerja tersebut juga menghasilkan Outcome :
Perluasan pasar produk UMKM
Produk UMKM semakin berkualitas dan berdaya saing
Perubahan Mindset UMKM agar berorientasi ekspor (tidak hanya bergantung pada pasar lokal)
Peningkatan PAD PEMDA akibat kontribusi UMKM yang semakin maju di wilayahnya
UMKM di suatu industry akan memiliki keterkaitan dan memajukan industry lainnya (backward dan forward linkages)
Sebagai daerah penghasil sumber daya alam yang melimpah dan berbasis ekonomi syariah yang kuat sebagai kearifan lokal, seharusnya Aceh mempunyai kemampuan untuk kemandirian fiskal yang lebih baik. Terkait isu tersebut, Kementerian Keuangan Satu Aceh merekomendasikan sebagai berikut:
Perlu penguatan fungsi Trefa (Treasury, Regional Economics, Financial Advisor) dengan didukung dasar hukum dan kelembagaan.
Kemenkeu Aceh siap mengawal RPP Zakat selama proses perumusan. Jadi, perlu pembahasan dengan pemerintah pusat dalam mengusulkan RPP Zakat menjadi Undang-Undang.
Perlunya memprioritaskan investasi pada pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Aceh supaya pelabuhan pelabuhan dapat melaksanakan ekspor dan impor dari dan ke luar negeri.
Perlunya mekanisme penyelesaian yang efisien dan efektif dalam pengelolaan Barang Milik Negara/aset ex-BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi).
