Laporan: Fohan Muzakir
GEMARNEWS. COM, BANDA ACEH - Anggota Komisi VII DPR RI asal Aceh Anwar Idris, meminta agar Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas untuk tidak main-main dan segera keluar dari Aceh.
Permintaan ini berdasarkan perintah dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.
“Harusnya sejak berlakunya PP Nomor 23 tahun 2015, SKK Migas sudah keluar dari Aceh, tidak boleh lagi bermain main di Aceh,” kata Anwar Idris kepada Gemarnews.com, Jumat, 15/12/2023
Ditambahkan, selain PP Nomor 23 tahun 2015 baru-baru ini, keluar surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanggal 26 Mei 2023 tentang pengalihan pengelolaan sebagian wilayah kerja Pertamina EP di Wilayah Aceh kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Surat itu memita agar SKK Migas segera mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian usulan persetujuan pengembalian dan penetapan wilayah kerja baru hasil cerved out serta usulan term and condition yang telah disepakati bersama antara Kepala SKK Migas, Kepala BPMA dan Direktur Utama Pertamina EP dengan mengacu pada ketentuan tidak boleh ada penambahan beban baru bagi afiliasi PT Pertamina EP yang akan menjadi pengelola wilayah baru hasil carved out.
“Baru-baru ini sudah ada lagi surat dari Kementerian ESDM yang meminta kepada SKK Migas, BPMA dan Pertamina agar segera mengakselerasi pengembalian sebagian wilayah kerja SKK Migas kepada BPMA yang diberikan kepada afiliasi Pertamina sebagai pengelolanya nanti,” ungkap H. Anwar idris.
Harusnya, tambah Anwar Idris, ini segera dijalankan oleh SKK Migas, BPMA dan Pertamina.
“Tapi saya mendapatkan informasi bahwa proses ini seperti sengaja dihambat oleh pihak tertentu, saya melalui Komisi VI nanti akan mempertanyakan proses alih kelola ini kepada Menteri ESDM, SKK Migas dan BPMA,” tutup H. Anwar Idris.
.jpeg)
