Gemarnews.com, Lhoksukon - Panitia pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Utara Memberikan surat himbauan kepada 852 desa di Aceh Utara dengan Nomor: 302/PM.00.02/K.AC-11/12/2023 Tertanggal 04 Desember 2023, perihal imbauan tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye, serta bisa bersikap netral dalam pemilu serentak 2024 yang Akan Datang.
Ketua Panwaslih Aceh Utara Syahrizal kepada Gemarnews.com mengatakan usai membuka acara Rakernis pada Rabu , 06/12/2023 di hotel Diana, bahwa perangkat desa serta badan permusyawaratan desa harus bisa memberikan masukan kepada masyarakat nya dalam membantu Bawaslu kabupaten Aceh Utara dan selalu memberikan informasi kepada para peserta pemilu agar tidak menempatkan APK di tempat – tempat yang dilarang, seperti Tempat ibadah, puskesmas, rumah sakit (RS), tempat pendidikan, bangunan atau gedung pemerintah, bangunan TNI dan bangunan Polri, bangunan BUMN dan BUMD, serta pasilitas umum, pintanya.
Dikatakan nya, Dalam Undang-Undang Pemilu telah mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:
Larangan yang harus dipahami betul oleh aparatur desa itu, diantaranya tertuang:
1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf | UU Pemilu Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:
Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagal pelaksana dan tim Kampanye Pemilu:
3) Pasal 282 UU Pemilu:
Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye
4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu
Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.
Adapu sanksi bagi aparatur desa itu diantaranya:
1) Pasal 490 UU Pemilu
Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2) Pasal 494 UU Pemilu:
Setiap aparatur sipil negera, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3) Pasal 548 UU Pemilu:
Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Syahrizal mengharapkan agar semua kita dapat mendukung terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan damai.(Red)
