Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi dan Pj Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Wahyudi.
Selain sebagai sarana kegiatan Halal Bihalal, tax gathering dilaksanakan untuk meningkatkan sinergi dengan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak dengan tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi.
Sektor penerimaan pajak terbesar pada KPP Pratama Banda Aceh berasal dari administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, yaitu sebesar 62% dari target penerimaan. Untuk itu KPP Pratama Banda Aceh terus berupaya menjalin sinergi yang lebih baik dengan semua pihak khususnya Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
Sebagai bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak Instansi Pemerintah, KPP Pratama Banda Aceh menyampaikan penghargaan kepada Instansi Pemerintah dalam 3 kategori yaitu :
1. Kepatuhan Bayar dan Lapor Terbaik
2.Tarif Efektif Rasio Terbaik
3.Mitra Kerja Data ILAP Terbaik.
Apresiasi penghargaan diberikan kepada Wajib Pajak sebagai berikut :
I. Kategori Kepatuhan Bayar dan Lapor Terbaik, untuk Pemerintah Kota Banda Aceh diberikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Banda Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Banda Aceh, dan Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.
Untuk Pemerintah Provinsi Aceh diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Badan Kepegawaian Aceh, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Aceh.
Sedangkan untuk Satker APBN penghargaan diberikan kepada SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sumatera I Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I Provinsi Aceh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Aceh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
II. Kategori Tarif Efektif Rasio Terbaik diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, dan Badan Pengelolaan Migas Aceh.
III. Kategori Mitra Kerja Data ILAP Terbaik diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
Penghargaan diserahkan langsung oleh
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kanwil DJP Aceh, Arridel Mindra Dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Desa/Gampong atas dukungan, bantuan dan kerja samanya selama ini dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, membantu KPP Pratama Banda Aceh dalam kegiatan edukasi dan pengawasan kepada Wajib Pajak serta pertukaran data dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Banda Aceh.
Kapatuhan pemenuhan kewajiban yang tinggi oleh Wajib Pajak Instansi pemerintah di kota Banda Aceh telah menjadi contoh bagi masyarakat Wajib Pajak lainnya. Beliau berharap kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan khususnya dalam kegiatan edukasi, pengawasan dan pertukaran informasi.
Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin kolaborasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan negara.
Kontribusi pajak masih menjadi yang terbesar untuk penerimaan negara kita, sehingga ini menjadi perhatian kita untuk tetap taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
Termasuk juga dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh, sehingga kita juga harus berusaha meningkatkan penerimaan daerah kita melalui kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, kita bisa menutup kekurangan yang ada apabila dana otonomi khusus tidak sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kita, instansi pemerintah khususnya di Aceh, sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
Kepala KPP Pratama Banda Aceh, Muhammad Taufiq Hidayatulloh Al Mahdy menyampaikan bahwa sinergi untuk negeri harus terus dilakukan antara DJP, Wajib Pajak, asosiasi, konsultan pajak, dan lembaga mitra lainnya.
Pajak merupakan upaya gotong royong membangun bangsa agar Indonesia terus berkembang dan sebagai sumber penerimaan negara terbesar dalam pelaksanaan pembangunan.
Penerimaan perpajaka yang telah dikelola oleh pemerintah pusat akan disalurkan ke daerah dalam bentuk transfer keuangan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan itu juga disampaikan bahwa KPP Pratama Banda Aceh saat ini sedang menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZIWBK) dan meminta dukungan dari seluruh stakeholder untuk menyukseskan program tersebut.
Sebagai penutup Taufiq menyampaikan bahwa Reformasi Perpajakan saat ini sedang berjalan di DJP dan akan berdampak pada proses bisnis Wajib Pajak khususnya perubahan NIK menjadi NPWP yang akan berlaku pada pertengahan tahun 2024 ini. Semoga dengan adanya reformasi perpajakan semakin memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.pungkasnya.
