GEMARNEWS.COM , OPINI - Muzakir Manaf atau Mualem merupakan salah seorang militer AM/GAM yang langsung mendapat pendidikan ideologi dari Wali Neugara Dr Tgk Hasan di Tiro MS, MA, LLD, PhD di Camp Tajura Tripoli Libya.
Sebelum menjabat Ketua Umum Partai Aceh (PA), Mualem sempat menjadi Panglima GAM setelah syahidnya Tgk Abdullah Syafi'i pada 2002 dalam satu pertempuran di Pidie.
Perdamaian Aceh sudah terlewati hampir 20 tahun. Partai Aceh yang dipimpin Mualem sudah 4 periode memenangi Pemilu di Aceh sejak 2009 dan penguasa pada periode 2012 - 2017 tetapi Aceh justru lebih merosot dari pemerintahan sebelumnya.
Dari sisi angka kemiskinan, pemerintahan Irwandi - Nazar mempimpin Aceh pada 2007 - 2012 dengan Otsus 15 Triliun mampu menununkan angka kemiskinan dari 26,66% menjadi 19,57% (7% lebih). (Serambi Indonesia edisi 24/11/2011).
Berbeda halnya saat dipimpin Zaini - Mualem, Otsus Aceh 33 Triliun lebih tapi cuma mampu mengurangi angka kemiskinan menjadi 17,11% (berkurang cuma sekitar 2,5%). (TamiangNews edisi 10/2/2017).
Gagalnya pasangan Zaini - Mualem menurunkan signifikan angka kemiskinan Aceh maka tidak logis ketika Mualem beralasan karena diperlakukan sebagai ban serap di tahun 2016 oleh Gubernur Zaini karena Mualem sebagai Ketua Umum Partai punya kekuatan massa untuk protes Gubernur, apalagi mereka berasal dari parpol yang sama.
Sebagai murid ideologi Tgk Hasan di Tiro dan Ketua Umum PA empat periode, sepatutnya kita menilai sejauh mana amanah Wali yang dijalankan Mualem dalam perpolitikan Aceh.
Saat ini konsep politik Islam Wali Neugara dengan sangat mudah dapat ditemukan dari banyak buku dan artikel yang beliau tulis langsung. Bahkan cukup banyak rekaman potongan pernyataan Wali Neugara saat memberikan materi untuk para tentara elit GAM saat pendidikan militer di kamp Tajura Libya sekitar tahun 1986 yang beredar di media sosial seperti You Tube dan Tik Tok.
Dua Amanah penting dari Wali saat memberikan materi ideologi pelatihan militer di Libya yang diabaikan Mualem, pertama: mempersatukan seluruh elemen rakyat Aceh. Kedua menerapkan syari'at Islam di Aceh meskipun PA sudah 4 periode menguasai DPR Aceh.
Tgk Hasan di Tiro menjelaskan di hadapan militer Aceh Merdeka (AM) didikan Tripoli bahwa:
"Politik Agama Islam Aceh hari ini juga seperti itu. Kita mesti menjaga agar rakyat Aceh bisa bersatu. Kita mesti berdiri dengan tegak untuk memperjuangkan perkara perkara yang penting untuk agama Islam. Kita tidak boleh tidak untuk memperjuangkan kepentingan nasional Aceh dan kepentingan Islam di Aceh. Tidak mungkin itu bisa terwujud kalau kita tidak bersatu". (Sumber Tiktok)
Jangankan mempersatukan seluruh elemen rakyat Aceh, Mualem terbukti telah gagal mempersatukan eks Kombatan GAM. Kepemimpinan Mualem sebagai Ketua Umum PA/KPA telah melahirkan jurang perpecahan antara kombatan GAM.
Bahkan sesama militer eks Libya saja saling terpecah dan berbenturan sehingga lahir Komite Muallimin Aceh (KMA) sebagai organisasi yang menaungi militer jebolan Libya yang menolak kepemimpinan Mualem sebagai Ketua Umum KPA/PA (Baca di Google: Beberkan Sejumlah Alasan, eks GAM Tripoli tak Akui Lagi Muzakir Manaf sebagai Ketua KPA/PA Pusat, Serambi edisi 18/3/2022).
Mualem telah memperlihatkan ambisi ingin terus berkuasa dalam rapat persiapan Mubes pertama pada 2 Maret 2013 yang tiba tiba berubah menjadi Mubes. Satu skenario diduga diciptakan untuk menyingkirkan Tgk Yahya Muad SH (Pendiri dan Sekjend PA pertama) dari Partai Aceh padahal beliau orang cerdas, setia, berintegritas dan salah seorang ideolog GAM dari keluarga Wali yang cukup berjasa dalam perjuangan. (Baca: Mualem Kembali Pimpin PA, harian Serambi Indonesia edisi 3/3/2013).
Tgk Yahya Muad diduga disingkirkan karena memprotes tegas keputusan Mualem yang melakukan kerja sama PA dengan Gerindra pada tahun 2012 tampa keputusan partai bersama Din Kapla (Ketua Tuha 8 PA) dalam satu rapat terbatas yang dihadiri 8 elit GAM di pendopo akhir tahun 2012. Akibatnya kemudian banyak elit PA yang tersingkir dan disingkirkan (Baca: GAM Menjadi PA?, harian Serambi Indonesia edisi 5/12/2016). Puncak perpecahannya pada Pilkada Aceh 2017, di mana 5 dari 6 paslon kontestasi merupakan eks GAM.
Padahal Wali mengamanahkan kepada militer AM saat pelatihan di Libya:
"Jangan pernah berdebat sesama sendiri dan jangan berpecah belah karena ini akan mengakibatkan hilangnya pengaruh kita, hilang nama baik kita, hilang kemuliaan dan hilang apa saja seperti apa yang sudah terjadi terhadap bangsa Aceh hari ini".
Di samping pesan persatuan yang selalu disampaikan Wali dalam banyak kesempatan sebagaimana amanah yang dulu disebutkan Sultan Iskandar Muda dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi.
Tgk Hasan di Tiro selalu mengulang ulang amanah agar menegakkan aturan Islam dan standar Islam dalam segala lini kehidupan. Wali memberikan amanah kepada militer Tripoli:
"Kita tidak boleh tidak untuk mengetahui Alquran sebagai perintah, bukan sebagai lagu (syair) dan qasidah. Sebagai suatu perintah maka tidak boleh tidak untuk kita laksanakan. Akan ada akibatnya jika perintah Alquran tidak kita tegakkan dan tidak kita laksanakan". (Sumber Tiktok)
Salah satu perintah Allah dalam Alquran yaitu: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar menyerahkan amanah kepada ahlinya" (QS. An - Nisa': 58).
Diriwayatkan bahwa Ayat ini diwahyukan saat Rasulullah berada dalam Ka'bah (tempat yang paling mulia) setelah penaklukan kota Mekkah pada tahun ke 8 Hijriah. Hal ini berkaitan dengan siapa yang paling berhak menerima amanah memegang kunci pintu Ka'bah antara Usman bin Talhah dan Abdullah bin Abbas (Ibnu Abbas salah seorang Sahabat Utama dan sepupu Rasul).
Jika persoalan amanah pemegang kunci Ka'bah saja diatur siapa yang lebih berhak. Maka penerima amanah kepemimpinan Ummat Islam yang jauh lebih penting pasti sudah diatur kriterianya dalam Islam.
Wali melanjutkan pesannya bahwa: "Indatu kita terdahulu seperti itu, bagaimana hidup seperti perintah syariat dan juga mati denganya. Alquran (syariat Islam) harus kita ikuti dan ini harus kita pegangi. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti punish (bahasa inggris) dalam bahasa Aceh atau bahasa melayu. Apa ini sudah jadi bahasa Aceh atau tidak. Coba tunjuk tangan siapa yang tau apa arti punish? ". Tanya Wali dalam bahasa Aceh.
Rekaman terputus. Jika kita buka kamus bahasa Inggris, punish itu artinya hukuman. Mungkin Wali sedang menjelaskan akan ada hukuman di dunia dan di akhirat bagi penguasa dan rakyat suatu negeri yang tidak menjalankan perintah Allah untuk menegakkan syariat Islam.
Abuya Profesor Muhibbuddin Waly salah seorang Ulama yang sering bersama Wali saat di Aceh menceritakan kembali amanah Wali yang diterima oleh rakyat Aceh dan para ulama untuk menegakkan agama Islam.
Dalam pidato pelepasan jenazah Wali 3 Juni 2010, Abuya Profesor menta'bir makna Gempa yang terjadi di hari meninggalnya Wali dengan dua arti: pertama Aceh akan maju jika kita menjalankan amanah wali untuk menegakkan agama Islam, kedua “gempa” kehancuran akan terjadi bagi Aceh jika kita tidak menjalankan amanah wali untuk menerapkan syariat Islam (sumber You Tube).
PA sebagai Partai Lokal yang lahir dari rahim perjuangan dan konflik yang berdarah darah. Semua rakyat Aceh punya saham kepemilikannya sehingga tidak boleh PA dijadikan untuk kepentingan kelompok tertentu.
PA yang didirikan murid ideologi Dr Tgk Hasan di Tiro LLD, PhD mesti harus diselamatkan sebagai kekuatan perjuangan politik rakyat Aceh yang disegani dan mandiri. Tidak boleh tersendera oleh kekuatan politik manapun.
Cara menyelamatkan PA ke depan adalah dengan mengalahkan Mualem sebagai calon Gubernur Aceh pada Pilkada 2024. Mualem tidak memenuhi kriteria Pemimpin Aceh versi Wali Tgk Hasan di Tiro yang berpegang teguh konsep kepemimpinan menurut Islam (Baca di Google: Mualem Tidak Terpenuhi Syarat Memimpin Aceh Versi Wali Tgk Hasan di Tiro, Media Indonesia24.com edisi 27/9/2024).
Bagaimana mungkin Mualem menegakkan syariat Islam sementara memilih pemimpin saja tidak sesuai konsep syariat Islam?
Konsep kepemimpinan menurut Wali sejalan dengan syarat kepemimpinan dalam Islam dan sejarah kejayaan Aceh, yaitu seorang Ulama dan ini telah dipraktekkan Wali saat melantik para Gubernur pertama pada 24 Mei 1977 dari kalangan Ulama seperti Abon Aziz (pimpinan Dayah MUDI Samalanga) dan ulama lainnya.
Syarat Islam ini berlaku tidak dibatasi oleh warna bendera dan status suatu negara merdeka atau belum. Suatu kesalahan ketika Mualem memaksakan kehendak maju sebagai calon pemimpin Aceh dan tidak mengusung Ulama jika ada yang siap maju.
Jika benar Mualem ikhlas berjuang untuk kesejahteraan Aceh dan dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tidak cukupkah jabatan sebagai Ketua KPA, Ketua Umum PA dan Wakil Wali Nanggroe untuk melobi Prabowo ke depan?
Bisa saja Mualem ke depan menjadi Wali Nanggroe menggantikan posisi Tgk Malik Mahmud yang sudah sepuh di umur 85 tahun.
Penolakan Mualem terhadap permintaan seribuan Ulama Aceh agar dirinya berpasangan dengan Ulama karismatik Aceh, Tu Sop sebagaimana surat pernyataan yang diserahkan oleh Abu Paya Pasi pada 15 Agustus 2024 sebagai satu bukti jika Mualem tidak patuh kepada keputusan Ulama.
Di akhir tulisan ini mari kita mengenang pernyataan salah seorang sahabat terbaik Rasulullah, seorang pemimpin pengganti Rasulullah, Umar bin Khatab RA: "Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur.” Mereka (seorang sahabat) bertanya,” Bagaimana suatu negeri hancur sedangkan dia makmur?” Ia menjawab ,” Jika orang-orang yang penghianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang yang fasik".
Opini ini ditulis untuk memberikan pencerdasan politik bagi masyarakat Aceh. Semoga Pilkada Aceh berlangsung jujur, adil dan tidak ada kecurangan agar terpilih pemimpin terbaik yang bisa memajukan Aceh ke depan.
Penulis : Tgk Mukhtar Syafari S.Sos, MA, Seorang aktivis politik dan pengkaji pemikiran politik Islam Tgk Hasan di Tiro sejak 2013.
