DEPOK,
GEMARNEWS.COM – Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan
Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah sukses menggelar Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Calon Sekolah Unggulan Muhammadiyah 2024.
Acara yang berlangsung di Pusdiklat ASN
Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, pada 23-25 November 2024 ini dihadiri oleh 711
peserta, termasuk Majelis Dikdasmen PWM dan PDM, serta kepala sekolah
Muhammadiyah dari berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia.
Acara pembukaan berlangsung di Gedung
Garuda Pusdiklat dan dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr.
Abdul Mukti, M.Ed., Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Irwan Akib, serta Ketua
Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Dr. Didi Suhardi. Sabtu, 23 November 2024.
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Irwan Akib
menyampaikan konsep sekolah unggulan Muhammadiyah yang harus unggul dalam cara
kerja, pelayanan, dan hasilnya. Ia menegaskan lima pilar utama yang menjadi
dasar sekolah unggulan Muhammadiyah, yaitu kurikulum berbasis nilai
Muhammadiyah dengan Ismuba sebagai nafas utama, sumber daya manusia yang
kompeten dan inovatif, manajemen pelayanan berkualitas tinggi, fasilitas
kesehatan sekolah yang prima, serta langkah strategis untuk menghadapi
tantangan pendidikan.
“Sekolah unggulan itu harus bekerja lebih
unggul, kuantitas harus dibarengi dengan kualitas, dan kepala sekolah harus
punya terobosan,” tegasnya.
Dr. Didi Suhardi dalam sambutannya
melaporkan bahwa Muhammadiyah menargetkan 475 sekolah unggul hingga tahun 2025
yang terbagi dalam kategori Utama, Madya, dan Pratama.
“Sampai muktamar, menjadi tantangan
dikdasmen sekolah menjadi sekolah unggul dengan ketegori sekolah unggul utama,
Madya dan Pratama,” terannya.
Ia menambahkan Majelis Dikdasmen telah
menerbitan buku-buku Muhammadiyah, Al Islam, ke Muhammadiyah dan Bahasa Arab.
Tahun 2025 akan menerbitkan buku-buku Pelajaran lain, termasuk MIPA.
"Direncanakan juga kurikulum
Muhammadiyah akan kita launching pada acara Tanwir Muhammadiyah
mendatang," pungkasnya.
Dalam sambutannya, Prof. Mukti juga
menyoroti pentingnya konsep sekolah unggul yang tidak hanya berorientasi pada
akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun generasi yang
berkualitas. Ia menegaskan bahwa lebih dari 600.000 guru akan mengikuti
sertifikasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pendidikan.
“Selain itu, program Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diarahkan untuk memperkuat tenaga pengajar
di sekolah swasta, termasuk sekolah Muhammadiyah, dengan teknis pelaksanaan
yang saat ini sedang menunggu petunjuk lebih lanjut,” ujarnya.
Prof. Mukti juga menyoroti perbaikan sistem
zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta perubahan mekanisme
pelaporan kinerja guru. Ia menjelaskan bahwa guru tidak perlu lagi mengunggah
laporan kinerja secara mandiri, karena tugas tersebut akan dilakukan oleh
kepala sekolah.
“Sistem ini diharapkan memberikan waktu
lebih bagi guru untuk fokus pada pengajaran, bimbingan konseling, dan kegiatan
pengabdian masyarakat, tanpa harus mencari jam tambahan di sekolah lain,”
imbuhnya.
Mukti juga menyampaikan tradisi
Muhammadiyah dalam membangun sekolah unggul dengan memadukan nilai-nilai Islam
dan pembaruan (tajdid) dalam pendidikan. Ia mengingatkan bahwa Muhammadiyah
sejak awal berdiri telah menjadi pelopor dalam mengajarkan pelajaran umum di
sekolah agama, dan sebaliknya, pelajaran agama di sekolah umum.
“Sekolah Muhammadiyah harus terus
berkembang menjadi sekolah unggul dengan cara pandang yang luas. Akreditasi
harus dipahami sebagai salah satu langkah meningkatkan mutu, sehingga sekolah
dapat dinilai berdasarkan standar yang objektif,” pungkasnya. (red)