TAKENGON,
GEMARNEWS.COM – Wakil ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh
Tengah, H. Hamdan SH, menyaksikan pelantikan dan bimbingan teknis Satuan Tugas
(Satgas) Anti Politik Uang yang diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan
(Panwaslih) Kabupaten Aceh Tengah di Parkside Petro Gayo Takengon, Senin
(25/11/2024).
Kegiatan
ini bertujuan memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024 berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari praktik
politik uang yang kerap mencederai demokrasi. Sebanyak 70 anggota Satgas
dilantik langsung oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah, Ismid Ridha Isma.
Wakil
ketua 1 DPRK Aceh Tengah H. Hamdan SH, mengatakan kepada awak media seusai
penatikan tersebut, peran Satgas Anti
Politik Uang dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu.
“Praktik
politik uang masih menjadi tantangan besar bagi demokrasi, termasuk di Aceh
Tengah. Satgas ini dibentuk untuk memastikan seluruh proses Pemilu berjalan
sesuai aturan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.”
“Kami berharap masyarakat Aceh Tengah dapat
memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan berdasarkan
iming-iming materi,” tambahnya.
Satgas
Anti Politik Uang akan bertugas di 14 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan
mandat meliputi pengawasan, pelaporan, dan koordinasi dengan pihak berwenang
untuk menindaklanjuti temuan pelanggaran.
Pj.
Bupati Subhandhy dalam sambutannya memberikan apresiasi atas pembentukan Satgas
ini sebagai langkah maju dalam menjaga integritas demokrasi di Aceh Tengah.
“Pilkada 2024 adalah momen penting bagi kita semua. Mari kita bekerja sama
untuk memastikan pemilu yang bersih, jujur, dan adil,” ujar Subhandhy.
Ia
juga berpesan kepada anggota Satgas untuk menjunjung tinggi integritas dan
menggunakan pendekatan humanis dalam melaksanakan tugas. Subhandhy mendorong
penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk mendeteksi dan melaporkan
pelanggaran secara efektif.
“Satgas
ini adalah garda terdepan dalam menjaga marwah demokrasi. Jadilah teladan bagi
masyarakat dan ajak semua pihak untuk menolak praktik politik uang,” tegasnya.
Pelantikan
Satgas Anti Politik Uang ini mendapat dukungan penuh dari Forkopimda,
penyelenggara Pemilu, dan tokoh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
juga menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan TNI-Polri, Panwaslih, dan
elemen masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan demokratis.
“Suara
rakyat adalah amanah. Laporkan jika ada indikasi politik uang, dan mari kita
bersama-sama menjaga demokrasi demi masa depan yang lebih baik,” tutup
Subhandhy.(Fasya Harsa/Diskominfo/red)
.jpeg)
