GEMARNEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRK Aceh Tengah Genap Linge, menyaksikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh. Acara tersebut berlangsung pada Senin, 23 Desember 2024, di Kantor BPK Perwakilan Aceh, Banda Aceh.
Penyerahan LHP kali ini mencakup hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada 12 entitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Aceh serta sejumlah kabupaten/kota di wilayah Aceh. Fokus utama pemeriksaan adalah belanja modal pada bidang jalan, jaringan, dan irigasi.
Hadir dalam acara ini, Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA, Kepala BPK Perwakilan Aceh Triyantoro, Penjabat Sekda Aceh Azwardi, Penjabat Bupati Aceh Tengah Subhandhy, serta para Bupati dan Wali Kota terkait di Aceh.
Atas nama Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie, yang di wakilkan kepada Wakil Ketua Komisi B, Genap turut menyaksikan penyerahan LHP, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ini menjadi refleksi penting bagi daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan proyek strategis.
“Kami sangat mengapresiasi langkah BPK yang telah memberikan evaluasi menyeluruh. Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan bahwa belanja modal, terutama di sektor jalan, jaringan, dan irigasi, dapat berjalan sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Genap usai acara.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“DPRK Aceh Tengah akan terus mengawal tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Ia berharap , Eksekutif dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Ia menegaskan, evaluasi ini menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam penggunaan anggaran.
"Penyerahan LHP Semester II Tahun 2024 ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," demikian kata Genap. (Sumber Humasdprkacehtengah/red)
.jpeg)
