Utusan khusus presiden menjadi beban bagi pemerintah dan keuangan negara. Sebab, struktur yang ada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto terlalu obesitas.
JAKARTA, GEMARNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, adanya utusan khusus presiden menjadi beban bagi pemerintah dan keuangan negara. Sebab, struktur yang ada di lingkaran Presiden Prabowo Subianto terlalu obesitas.
Dedi mencontohkan adanya kantor staf presiden dan kantor komunikasi publik. Menurut Dedi, dua hal ini sudah tumpang tindih dan tidak jelas.
"Ke mana arah kontribusi mereka terhadap presiden? Belum lagi nanti kalau disandingkan dengan dewan pertimbangan presiden," ucap Dedi saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).
Kemudian, Prabowo menambahkan satu lagi struktur yang disebut utusan khusus presiden. Dedi menilai, utusan khusus pesiden bakal menimbulkan beban baru keberadaannya tidak diperlukan.
"Ini tentu rumit, selain punya beban bagi pemerintah dan bagi keuangan negara, tentu akan punya beban juga bagi presiden, karena kalau presiden tidak memanfaatkan mereka, baik itu dalam skala pengambil putusan atau apa?" ujar Dedi.
"Maka keberadaan mereka mestinya tidak diperlukan. Bukan saja tidak diperlukan bagi presiden, tapi tidak diperlukan secara struktur pemerintahan secara umum," sambungnya.
Dedi mencontohkan tugas Miftah Maulana Habiburrahman yang berkaitan tentang urusan kerukunan agama dan sarana keagamaan. Padahal, secara teknis hal itu sudah dilakukan dan menjadi kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
"Tapi dengan utusan khusus ini akan memperumit Kemenag, khususnya kerja prasarana keagamaan. Apa yang nanti dijadikan tinjauan atau sebagai pedoman kerja utusan khusus presiden?" kata Dedi.
"Untuk memgambil kebijakan, misalnya, membangun konsolidasi terkait dengan keagamaan, sementara secara kekuasaan mereka tidak punya kewenangan karena kewenangan ada di Kementerian Agama. Jadi ini cukup rumit," tambahnya. (Sumber Liputan6.com)
_1.jpeg)
.jpeg)