Gemarnews.com, Pidie Jaya - Komisi 1 DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Pidie Jaya, geram terhadap oknum yang membiarkan para murid SDN 9 Bandar Dua, Pidie Jaya, Aceh, yang sempat belajar di lantai hampir setengah tahun lamanya. Kegeraman anggota komisi 1, sempat dilontarkan dalam rapat paripurna, di ruang sidang aula kantor DPRK Pidie Jaya, Rabu, 15/01/2025.
Faisal, anggota komisi 1 DPRK Pidie Jaya, menegaskan, Persoalan belajar dan mengajar merupakan hal yang perlu diperhatikan dan dievaluasi.
"Sekolah adalah wadah mencari ilmu dan mencerdaskan anak bangsa. Daerah dan negara setiap tahun menyediakan anggaran yang cukup besar untuk Pendidikan. Baik untuk infrastruktur bangunan sekolah ataupun sarana dan prasarana belajar. Untuk proses belajar dan mengajar, juga ada dana BOS yang disediakan oleh negara.Tapi kok masih ada sekolah yang muridnya belajar di lantai," ujar Faisal geram.
Lanjut Faisal, "Kalau cuma satu minggu atau satu bulan saja, mungkin sedang dalam penyediaan atau pengadaan, kita maklumi. Tapi sudah lima ( 5) bulan lamanya anak-anak masih belajar di lantai, tanpa alas lagi, ini sudah keterlaluan," kesal Faisal.
SDN 9 Bandar Dua, memang terletak di pelosok desa, jauh dari keramaian kota dan masyarakatnya mayoritas petani dan pekebun. Yang seyogianya itu yang lebih diperhatikan, tapi malah sebaliknya.
"Dengan jumlah murid di sekolah tersebut mencapai 130 lebih, tentu saja dana BOS juga cukup besar. Tapi hanya 25 unit kursi tidak bisa disediakan sekolah, kan aneh. Tidak masuk akal," sebut Faisal.
"Saya sebagai anggota dewan yang baru dilantik di akhir 2024 silam, juga anggota komisi yang membidangi pendidikan, akan mengevaluasi sekolah tersebut dan juga sekolah sekolah lain. Agar hal serupa tidak terulang lagi di Bumi Japakeh. Setiap kepala Sekolah atau Kepala Dinas yang tidak becus bekerja, atau mempermainkan anggaran, akan saya ajukan mutasi ke Bupati Pidie Jaya," tegas politisi Partai PKB.
Hal senada juga diutarakan politisi Partai Demokrat, Oestaz Am, juga mengecam sekolah yang membiarkan murid belajar di lantai. Menurutnya, setiap tahun ada anggaran daerah yang dikhususkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
"Setiap tahun, anggaran dari APBK Pidie Jaya diberikan 20% dari total APBK. Tapi masih ada sekolah yang membiarkan siswanya belajar di lantai. Ini keterlaluan sekali," ujarnya.
"Maka kita dari DPRK segera akan membentuk Pansus Dewan, untuk bisa mengusut semua penyalahgunaan anggaran. Kita akan desak Pimpinan DPRK agar secepatnya membentuk Pansus. Bila perlu jangan sampai satu bulan lagi, pansus dewan harus terbentuk," pungkas dewan Tiga Periode yang dikenal cukup vokal. ( Ismed )
.jpeg)
