.jpeg)
Gemarnews.com, Jakarta - Ken Bimo Sultoni, peneliti di bidang politik dan keamanan dari Sygma Research and Consulting, menyoroti dinamika konflik internal di kalangan Muslim Indonesia melalui penelitian berjudul Conflict Among Muslims in Indonesia: Indigenous Muslim and Wahhabi Muslim. Studi ini menjadi bagian dari buku The Discourse of Public Policy and Management: Socio-Political and the Era of Digitalization.4/3/2025.
Penelitian ini telah dipresentasikan pada International Conference on Social and Political Enquiries ke-8 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Jawa Tengah pada rabu 4 oktober 2023 lalu.
Penelitian ini mengkaji ketegangan antara kelompok Muslim kultural dengan Muslim Wahhabi di Indonesia. Dalam analisisnya, Ken Bimo Sultoni menjelaskan bahwa perbedaan dalam interpretasi keislaman, praktik ibadah, dan kepentingan politik telah memperuncing gesekan di antara kedua kelompok ini.
"Konflik ini bukan sekadar perbedaan teologis, tetapi juga berakar pada aspek sosial, budaya, dan politik," ungkap Ken Bimo Sultoni.
Sebagai peneliti di Sygma Research and Consulting, Ken Bimo Sultoni juga mencermati bagaimana dinamika global turut mempengaruhi hubungan kedua kelompok tersebut. Pengaruh Arabisasi yang semakin kuat serta perbedaan pandangan mengenai nasionalisme dan identitas Muslim di Indonesia menjadi faktor utama dalam meningkatnya ketegangan.
Kondisi ini relevan dengan situasi saat ini, di mana wacana Islam transnasional semakin menguat dan menimbulkan berbagai perdebatan di ruang publik.
Lebih lanjut, studi ini menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meredam konflik.
Salah satunya adalah pentingnya penguatan dialog antar-kelompok serta kebijakan inklusif yang dapat menjembatani perbedaan ideologi di antara kelompok yang berbeda pandangan.
Menanggapi fenomena ini, Ken Bimo Sultoni menegaskan bahwa demokrasi yang bersih harus mampu menjamin ruang dialog yang aman bagi seluruh kelompok.
"Demokrasi beradab menjamin kebebasan hak untuk seluruh kalangan, bukan segolongan orang," ujarnya.
Hal ini menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung keterbukaan dalam perdebatan publik, tanpa adanya dominasi dari kelompok tertentu.
Buku The Discourse of Public Policy and Management: Socio-Political and the Era of Digitalization menghadirkan berbagai perspektif ilmiah dalam bidang kebijakan publik dan manajemen di era digitalisasi.
Kehadiran penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas mengenai dinamika Islam di Indonesia. Pungkasnya.
.jpeg)
