JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Mendagri, berkat kemampuan jajaran Dukcapil dalam meningkatkan pelayanan secara terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, data yang dimiliki Dukcapil dinilai paling lengkap.
“Data kependudukan yang paling lengkap dan menjadi referensi dari semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta data kependudukan adalah data dari Dukcapil Kemendagri dan jajarannya. Ini apresiasi saya,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Keunggulan yang dimiliki Dukcapil, imbuh Mendagri, layak untuk dibanggakan. Hal itu terlihat dari hasil rekaman data yang mencakup biometrik, sidik jari, wajah, hingga iris mata. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara pasti data spesifik yang dimiliki masyarakat.
Mendagri membeberkan, saat terjadi kasus terorisme bom bunuh diri beberapa tahun lalu, data dukcapil sangat berguna dalam mengungkap pelaku teror secara cepat. Hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat.
Lebih lanjut, hingga saat ini perekaman KTP-el telah menjangkau banyak masyarakat. Meski begitu, masih ada sejumlah warga yang belum melakukan perekaman. Oleh karenanya, Mendagri meminta secara khusus kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk melakukan jemput bola kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman. Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah.
Di sisi lain, kata dia, keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
“Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” imbuh Mendagri.
Pada pertemuan itu, Mendagri mengapresiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri yang menggelar Rakornas secara hybrid. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya yang baik dalam mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran. Ia percaya, meski dilakukan dalam suasana yang lebih sederhana, Rakornas tersebut terasa lebih bermakna karena dapat diikuti oleh pemerintah daerah (Pemda).****
.jpeg)
